• dinas pangan
Daerah  

2.000 Nelayan Morut Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan

MoU antara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu Lubis Latif dan Bupati Morut Delis J. Hehi. FOTO: IST

ELSINDO, MORUT– Mulai tahun 2023 ini, para nelayan di Kabupaten Morowali Utara akan menikmati perlindungan sosial asuransi kematian dan kecelakaan kerja yang ditangani Badan Pelaksana Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan).

“Lebih 2.000 nelayan akan mendapat perlindungan sosial ini. MoU antara Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu Lubis Latif dan Bupati Morut Delis J. Hehi sudah ditandatangani 9 Februari 2023,” kata Kepala Dinas Perikanan Morut Yunber Bamba, A.Pi, M.Si di Kolonodale, Jumat.

Pemkab Morut pada APBD 2023 ini mengalokasikan dana sekitar Rp 400 juta untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan dengan target peserta 2.095 orang.

Ada dua jenis perlindungan yang akan diberikan yakni Jaminan Kematian (JK) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).

Para nelayan yang meninggal dunia karena sakit akan mendapat santunan jutaan rupiah dan bea siswa untuk anak-anak sampai ke perguruan tinggi. Sedangkan nelayan yang meninggal karena kecelakaan kerja, mendapat santunan 48 kali upah sebulan ditambah biaya pemakaman.

Bila kecelakaan kerja itu tidak mengakibatkan nelayan meninggal namun membutuhkan perawatan kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan akan menjamin biaya pengobatan sampai peserta bersangkutan pulih total.

Yunber mengatakan bahwa perlindungan terhadap nelayan perlu dilakukan karena risiko yang dihadapi nelayan di laut cukup tinggi, khususnya terkait perubahan cuaca yang menimbulkan gelombang dan badai di laut.

“Keluarga nelayan di rumah akan terlindungi kesejahteraan sosialnya bila nelayan selaku kepala keluarga mengalami musibah yang mengakibatkan kematian. Anak-anaknya bisa tetap dijamin mendapatkan pendidikan sampai ke tingkat perguruan tinggi karena adanya santunan dari BPJS Ketenagakerjaan,” ujar Yunber lagi.

Bupati Morut Delis J. Hehi mengatakan, program perlindungan kesejahteraan sosial ini tidak hanya menjangkau para nelayan tetapi juga kepada para petani yang akan dianggarkan pada APBD Perubahan 2023.

Pembiayaan juga bisa bersumber dari alokasi dana desa (ADD) dan dana tanggung jawab sosial kemasyarakatan (CSR) perusahaan-perusahaan. Ini dilakukan untuk mengangkat harkat dan kesejahteraan nelayan, kata Delis.

Ketua Kelompok Nelayan Pukat Dasar Teluk Tomori di Kolonodale, Dafton Ruka mengaku sangat gembira dengan kepedulian Pemkab Morut, khususnya Bupati Delis J. Hehi terhadap kesejahteraan nelayan.

“Ini program yang luar biasa. Terima kasih kepada pak bupati yang begitu memperhatikan perlindungan sosial untuk para nelayan dan keluarganya,” ujar Dafton yang telah mengantongi Kartu Nelayan Nasional tersebut.

Dafton mengatakan bahwa sudah sering terjadi nelayan mengalami kecelakaan di tengah laut saat mencari ikan, baik akibat cuaca buruk maupun terkena petir, dan tidak ada santunan apa-apa untuk menjamin keluarga yang ditinggalkan.

“Karena itu, program perlindungan asuransi BPJS Ketenagakerjaan ini sangat menolong keluarga nelayan bila terjadi risiko terhadap nelayan yang menjadi tulang punggung ekonomi keluarga nelayan,” ujarnya.(**)