ELSINDO, PALU — Penanganan kemiskinan di Sulawesi Tengah membutuhkan data yang bukan hanya banyak, tetapi juga akurat dan mampu menggambarkan kondisi nyata masyarakat. Untuk itu, Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah membekali 71 enumerator yang akan turun langsung menggali kondisi masyarakat miskin dan tidak mampu melalui metode In-Depth Interview (IDI).
Pembekalan tersebut dikemas dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembekalan Enumerator Kegiatan In-Depth Interview (IDI) Masyarakat Miskin dan Tidak Mampu Tahun 2026, yang digelar serentak selama dua hari, Sabtu-Minggu, 8-9 Agustus 2026.
Sebanyak 71 enumerator mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terbagi dalam dua kelas, yakni 23 enumerator untuk Kota Palu yang mengikuti bimtek di Aula Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah dan 48 enumerator Kabupaten Donggala yang mengikuti kegiatan di Hotel Gajah Mada, Kota Palu.
Para enumerator ini nantinya akan menjadi ujung tombak pengumpulan data di lapangan. Mereka tidak sekadar mencatat kondisi ekonomi masyarakat, tetapi menggali informasi lebih dalam mengenai berbagai persoalan yang menyebabkan seseorang atau keluarga berada dalam kondisi miskin dan rentan.
Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Rifki Anata Mustaqim, M.Si.
Sejumlah narasumber turut memberikan pembekalan, di antaranya Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah Kiki Rezqi Ramdaniasari, S.STP., M.M., perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sulawesi Tengah Annisa Nur Kusuma, S.ST. dan Sandy Aji Mukarromsyah, S.ST., Tim Ahli, serta Tim Pengembang Aplikasi (Tim IT).
Bimtek tersebut menjadi tahapan penting sebelum para enumerator menjalankan pendataan dengan metode IDI.
Melalui wawancara mendalam, data yang dihimpun diharapkan mampu menggambarkan kondisi masyarakat secara lebih utuh. Mulai dari penyebab kemiskinan, tingkat kerentanan sosial, strategi masyarakat dalam bertahan hidup, hingga berbagai persoalan yang selama ini mungkin tidak terlihat hanya melalui data administratif.
Data tersebut selanjutnya menjadi bagian dari penguatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan, kualitas data sangat ditentukan oleh integritas orang yang mengumpulkannya.
“Keberhasilan pendataan sangat bergantung pada integritas dan profesionalisme enumerator di lapangan. Setiap enumerator diminta bekerja secara objektif, menjaga etika, menghormati responden, serta menjaga kerahasiaan data sesuai ketentuan yang berlaku.”
Menurutnya, data lapangan harus benar-benar menggambarkan kondisi riil masyarakat. Sebab, kesalahan data dapat berdampak pada ketidaktepatan kebijakan maupun program penanganan kemiskinan.
Selama dua hari, para enumerator mendapatkan sejumlah materi yang menjadi bekal sebelum turun ke lapangan.
Kepala Dinas Sosial menyampaikan materi terkait kebijakan penanganan kemiskinan, sementara Sekretaris Dinas Sosial membahas pengelolaan DTSEN dan Program In-Depth Interview.
Tim Ahli memberikan materi mengenai definisi operasional instrumen wawancara serta teknik wawancara, sedangkan BPS Provinsi Sulawesi Tengah membekali peserta dengan strategi pendataan dan teknik wawancara kepada responden.
Tak kalah penting, Tim IT memperkenalkan aplikasi BERANI BERSINAR yang akan digunakan dalam pelaksanaan program IDI.
Setelah seluruh materi diterima, para enumerator akan menjalankan tugas di wilayah masing-masing dengan melakukan wawancara langsung kepada keluarga sasaran.
Rangkaian bimtek resmi ditutup Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah pada Minggu, 9 Agustus 2026, pukul 15.00 WITA.
Dalam penutupan tersebut, Kepala Dinas berharap seluruh enumerator mampu menjalankan tugas secara bertanggung jawab dan menghasilkan data yang berkualitas.
Ia menekankan bahwa pendataan ini memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan perlindungan sosial dan program penanggulangan kemiskinan di Sulawesi Tengah.
“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat. Oleh karena itu, saya mengajak seluruh enumerator untuk bekerja dengan jujur, profesional, dan penuh dedikasi demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Tengah,” tegasnya.
Dengan turunnya 71 enumerator ke lapangan, Pemprov Sulawesi Tengah berharap gambaran mengenai kemiskinan di Kota Palu dan Kabupaten Donggala dapat diperoleh secara lebih mendalam.
Bukan hanya berapa banyak masyarakat yang miskin, tetapi juga mengapa mereka miskin, seberapa rentan kondisi mereka, dan intervensi apa yang paling tepat untuk membantu mereka keluar dari kemiskinan. (**)
