ELSINDO, SIGI– Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sigi mengakui adanya kekurangan anggaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024, yang menyebabkan honorarium Panitia Pemungutan Suara (PPS) belum bisa dibayarkan sepenuhnya.
Hal itu disampaikan Ketua KPU Sigi, Soleman, kepada sejumlah jurnalis usai Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi I DPRD Sigi, Senin, 5 Mei 2025.
Soleman, menjelaskan bahwa dari hasil audit yang dilakukan, memang terbukti terdapat kekurangan anggaran, terutama untuk pembayaran honor ratusan anggota PPS yang telah bekerja dalam tahapan awal Pilkada.
“Memang dari hasil audit, kami kekurangan anggaran,” ungkap Soleman.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Soleman mengatakan KPU Sigi telah melakukan koordinasi secara berjenjang dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah, KPU RI, serta pemerintah daerah mulai dari Bupati Sigi hingga Gubernur Sulawesi Tengah.
“Koordinasi kami sudah berjalan dan mendapatkan respons positif. Kami terus berupaya agar kekurangan anggaran ini segera diatasi sebelum batas waktu pengembalian sisa dana hibah,” katanya.
Ia menegaskan bahwa KPU Sigi tetap berkomitmen mencari solusi terbaik agar hak-hak PPS dapat segera dibayarkan.
Soleman juga menyampaikan permohonan maaf kepada para penyelenggara yang terdampak atas keterlambatan pembayaran honor.
“Kami mohon maaf kepada para penyelenggara PPS. Pada prinsipnya kami terus berusaha agar masalah ini bisa segera diselesaikan,” ujarnya.(**)
