ELSINDO, PALU– Wakil Ketua DPRD Sulteng, Syarifudin Hafid, menegaskan pentingnya sinkronisasi kebijakan antara legislatif dan eksekutif dalam penyusunan RPJMD. Menurutnya, dokumen perencanaan lima tahunan ini harus menjadi pijakan utama pembangunan yang terarah dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD bukan sekadar dokumen formal, tapi fondasi kebijakan yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah. Kami di DPRD siap mendukung dan mengawal agar penyusunannya berjalan transparan dan berorientasi pada manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Syarifudin dalam pernyataannya.
DPRD Sulteng resmi memulai pembahasan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029. Pembahasan tersebut digelar dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Kamis (22/5/2025).
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Sulteng, Arus Abdul Karim, dan dihadiri Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, serta jajaran pejabat Pemerintah Provinsi dan unsur Forkopimda.
Rapat Paripurna juga dirangkaikan dengan penyampaian laporan panitia khusus dan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara DPRD dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Penandatanganan ini menjadi simbol komitmen bersama dalam menyusun RPJMD yang partisipatif, terukur, dan berkelanjutan.
Syarifudin menambahkan bahwa sinergi antara DPRD dan pemerintah provinsi sangat penting untuk memastikan program-program prioritas dalam RPJMD dapat berjalan efektif. Hal ini juga menjadi bagian dari dukungan DPRD terhadap visi pemerintahan Anwar Hafid dan dr. Reny A. Lamadjido dalam mewujudkan kemajuan dan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Sulawesi Tengah.
“Kami ingin RPJMD ini menjadi peta jalan yang jelas, bukan hanya untuk lima tahun ke depan, tetapi juga sebagai dasar kesinambungan pembangunan di masa mendatang,” pungkasnya.(**)
