ELSINDO, PALU – Program unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bidang kesehatan bertajuk Berani Sehat mencatat lonjakan signifikan dalam pemanfaatan layanan. Hingga Juli 2025, sebanyak 72.767 jiwa telah mendapatkan manfaat dari program ini, terutama masyarakat kurang mampu yang sebelumnya kesulitan mengakses layanan kesehatan akibat keterbatasan biaya.
Plt Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulteng, Wayan Apriani, menyebutkan bahwa peningkatan jumlah peserta dan kunjungan ke fasilitas kesehatan, baik puskesmas maupun rumah sakit, menandakan program ini menjawab kebutuhan masyarakat yang selama ini belum terlayani secara optimal.
“Dulu banyak masyarakat yang butuh pengobatan tapi terhambat biaya. Sekarang mereka berani datang ke fasilitas kesehatan karena tahu akan dilayani. Ini menunjukkan keberhasilan program Berani Sehat dalam meningkatkan akses layanan kesehatan,” ujarnya.
Wayan juga menambahkan, RSUD Undata Sulteng sebagai rumah sakit rujukan provinsi kini hampir selalu penuh karena menampung rujukan dari berbagai kabupaten. Hal ini menjadi salah satu indikator meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ditanggung pemerintah daerah.
Untuk menjamin kelangsungan program, Pemprov Sulteng telah menyiapkan anggaran sebesar Rp66,18 miliar hingga akhir tahun 2025. Anggaran tersebut mencakup berbagai skema, di antaranya, Iuran Penerima Bantuan Iuran (PBI) kelas 3 sebesar Rp2.000 per jiwa per bulan, dengan cakupan sekitar 1,1 juta jiwa (total sekitar Rp27 miliar setahun).
Kemudian, iuran PBPU dan bantuan iuran program Berani Sehat, dengan kontribusi hingga Rp35.000 per jiwa, ditambah bantuan iuran Rp2.800 per jiwa, total hampir Rp37 miliar.
Pembiayaan di luar skema JKN, seperti kasus-kasus darurat yang tidak dijamin BPJS (misalnya korban perkelahian), yang ditangani melalui mekanisme klaim rumah sakit kepada Dinas Kesehatan.
“Kami punya tim verifikator yang akan memeriksa kelayakan tagihan dari rumah sakit. Semua harus diverifikasi, bahkan dibantu inspektorat, agar tidak terjadi penyimpangan,” jelas Wayan.
Wayan menegaskan bahwa program Berani Sehat hanya berlaku untuk kelas 3 dan khusus bagi warga dengan identitas kependudukan Sulawesi Tengah. Jika peserta berasal dari luar daerah atau tidak memiliki dokumen kependudukan yang jelas, maka tidak bisa dilayani.
“Identitas kependudukan itu kunci. Kalau bukan warga Sulteng, kami tidak bisa layani, karena bisa jadi temuan di kemudian hari,” tegasnya.
Ia juga mengimbau masyarakat yang selama ini telah menjadi peserta BPJS mandiri atau PBI pusat untuk tidak beralih ke program Berani Sehat, karena anggaran daerah terbatas dan program ini hanya diperuntukkan bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Kami harap masyarakat yang sudah dijamin BPJS tetap lanjut membayar iurannya. Jangan semua berpindah ke Berani Sehat, karena ini hanya untuk membantu yang benar-benar kesulitan,” tutupnya. (del)
