ELSINDO, MORUT– Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat dalam rangka menyikapi perkembangan situasi nasional. Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Bupati Morowali Utara, H. Djira K, S.Pd, M.Pd di Ruang Pola Kantor Bupati, Selasa (2/9/2025).
Turut hadir Wakil Ketua I DPRD Morowali Utara, Hj. Megawati Ambo Asa, S.Ip, M.H, Kapolres Morowali Utara AKBP Reza Khomeini, S.I.K, Danramil 1311-03 Petasia Kapt. Inf. Amrul, serta Sekretaris Daerah Ir. Musda Guntur, MM. Kehadiran unsur Forkopimda bersama tokoh-tokoh daerah menjadi bentuk komitmen menjaga stabilitas dan ketenteraman masyarakat.
Dalam sambutannya, Wakil Bupati menegaskan bahwa penyampaian aspirasi masyarakat merupakan hak yang dijamin undang-undang, namun tetap harus memperhatikan batasan agar tidak menimbulkan kerugian. Menurutnya, koordinasi lintas sektor sangat penting untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan menjaga kondusifitas daerah.
“Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjadi panutan dan memberikan rasa nyaman serta damai bagi seluruh masyarakat. Kesadaran masyarakat Morowali Utara adalah modal besar untuk mengantisipasi segala upaya yang berpotensi memecah belah persatuan. Intinya, pemerintah ada untuk melayani masyarakat,” tegas Wabup.
Sementara itu, Kapolres Morowali Utara AKBP Reza Khomeini mengapresiasi masyarakat yang dinilai solid dalam menjaga situasi tetap kondusif. Ia mengingatkan, persoalan yang tidak terselesaikan dengan baik bisa memicu riak kecil yang berujung pada keresahan masyarakat. Karena itu, komunikasi yang baik antara aparat dan masyarakat harus terus diperkuat.
Dalam rapat tersebut, ditegaskan pula bahwa penyampaian aspirasi dengan cara anarkis tidak dapat dibenarkan. Tindakan merusak fasilitas umum maupun menciptakan kondisi tidak kondusif hanya akan merugikan masyarakat itu sendiri. Semua pihak diharapkan berperan aktif menjaga keamanan dan ketertiban bersama.
Sejumlah tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat juga memberikan masukan. Mereka menekankan pentingnya antisipasi terhadap isu-isu pemecah belah, terutama yang berkembang melalui media sosial. Disebutkan, media sosial yang tanpa batas ruang dan waktu menuntut kewaspadaan lebih, sehingga diperlukan upaya bersama untuk menangkal informasi yang dapat merusak persatuan.(**)
