ELSINDO, PALU – Suara kritik terhadap 11 wakil rakyat Sulawesi Tengah di Senayan semakin menguat. Mereka dipertanyakan karena dinilai belum menunjukkan suara dan andil yang nyata dalam memperjuangkan Dana Bagi Hasil (DBH) minerba serta keadilan fiskal bagi Sulawesi Tengah.
Pertanyaan publik kini mengarah langsung kepada 7 anggota DPR RI dan 4 anggota DPD RI asal Sulteng periode 2024–2029, di mana suara mereka ketika daerah sedang memperjuangkan haknya?
Desakan tersebut disampaikan Ketua Forum Pemuda Kaili Bangkit Sulteng, Randir Lestari Takraw, bersama aktivis masyarakat adat Sulteng melalui pernyataan publik, Sabtu (16/8/2026).
Randir mempertanyakan mengapa perjuangan mengenai DBH seolah hanya terdengar dari pemerintah daerah, sementara 11 wakil rakyat yang berada di pusat kekuasaan justru dinilai belum mengambil peran yang terlihat publik.
“Di mana suara anggota DPR dan DPD yang ada di Jakarta tentang DBH? Jangan cuma Gubernur sendiri yang menyuarakan. Kalian di mana saudara-saudaraku? Mana suara kalian?”
Pertanyaan tersebut menjadi sorotan karena Sulteng merupakan salah satu daerah dengan aktivitas pertambangan dan industri pengolahan nikel yang sangat besar. Namun, ketika berbicara mengenai pembagian hasil dan keadilan fiskal, masyarakat mempertanyakan sejauh mana para wakil Sulteng di Senayan ikut memperjuangkannya.
11 Wakil Rakyat, Mana Andilnya?
Publik kini menagih bukan sekadar kehadiran administratif, melainkan keberanian politik dan bukti perjuangan.
Sebanyak 11 wakil rakyat asal Sulteng seharusnya memiliki ruang untuk menyampaikan aspirasi daerah melalui parlemen, pemerintah pusat, kementerian terkait, maupun forum-forum politik di tingkat nasional.
Namun, menurut Forum Pemuda Kaili Bangkit Sulteng, yang menjadi persoalan adalah belum terlihatnya suara kolektif dan langkah nyata 11 wakil tersebut dalam isu DBH minerba.
Jika pemerintah daerah sedang memperjuangkan DBH, mengapa 11 wakil rakyat Sulteng di Senayan tidak terdengar mengambil bagian?
Jika ini menyangkut kepentingan dan hak fiskal daerah, mengapa suara mereka tidak berada di barisan terdepan?
“Ini Bukan Minta-Minta, Ini Soal Hak”
Randir menegaskan, perjuangan DBH bukanlah permintaan belas kasihan kepada pemerintah pusat.
“Ini bukan soal minta-minta. Ini soal hak. Tanah kita digali, laut kita dikorbankan, tapi saat bicara DBH dan keadilan fiskal, wakil kita di Jakarta ke mana?”
Menurutnya, kekayaan sumber daya alam Sulteng harus memberikan manfaat yang lebih adil bagi daerah dan masyarakat. Karena itu, para wakil rakyat diminta tidak hanya hadir ketika momentum politik datang, tetapi juga hadir ketika hak-hak daerah diperjuangkan.
Jangan Sampai Warna Partai Mengalahkan Warna Daerah
Forum Pemuda Kaili Bangkit Sulteng juga mengingatkan agar kepentingan partai tidak mengalahkan kepentingan masyarakat dan daerah.
Warna daerah, menurut mereka, harus berada di atas warna partai ketika menyangkut kepentingan strategis Sulawesi Tengah.
Sebelas wakil rakyat tersebut berasal dari berbagai latar belakang partai politik. Namun ketika berbicara tentang DBH dan keadilan fiskal Sulteng, mereka dinilai memiliki satu kepentingan yang sama: memperjuangkan hak daerah yang mereka wakili.
Publik Akan Menilai
Kritik ini pada akhirnya menjadi pengingat bagi para wakil rakyat Sulteng bahwa masyarakat tidak hanya menagih janji, tetapi juga rekam jejak perjuangan.
Forum Pemuda Kaili Bangkit Sulteng meminta 11 wakil rakyat tersebut menunjukkan kepada publik apa yang sudah dilakukan, apa yang sudah diperjuangkan, dan sejauh mana mereka mengambil andil dalam memperjuangkan DBH minerba untuk Sulteng.
Sebab, ketika daerah sedang memperjuangkan hak fiskalnya, masyarakat tentu berhak bertanya:
“11 wakil rakyat kita di Senayan ada di mana? Mengapa tidak bersuara? Apa andil mereka untuk Sulteng?”
Ketua Forum Pemuda Kaili Bangkit Sulteng pun mengingatkan masyarakat agar menjadikan kinerja para wakil rakyat sebagai bahan evaluasi pada Pemilu mendatang.
“Jadi untuk masyarakat Sulawesi Tengah ke depan jangan salah pilih wakil-wakil kita ke Senayan.”
Kini bola berada di tangan 11 wakil rakyat Sulteng. Publik menunggu suara mereka, bukan sekadar penjelasan, tetapi sikap, langkah, dan bukti perjuangan untuk daerah.
Padahal, jauh sebelum sorotan terhadap 11 wakil rakyat Sulteng di pusat menguat, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid telah lebih dulu bersuara lantang memperjuangkan pembagian DBH yang adil bagi daerah.
Ia menegaskan bahwa kekayaan sumber daya alam yang dikeruk dari bumi Sulteng semestinya memberikan manfaat yang sebanding bagi masyarakat dan pembangunan daerah, sehingga Sulawesi Tengah tidak hanya kebagian dampak kerusakan lingkungan, sementara manfaat ekonominya lebih banyak dinikmati di tempat lain. (**)
