ELSINDO, MORUT – Wakil Bupati Morowali Utara H. Djira K., S.Pd., M.Pd., mengingatkan aparatur pemerintah agar bekerja profesional, disiplin, dan berintegritas. Sementara itu, Kapolres Morowali Utara AKBP Junaidy Anthonius Weken, S.I.K., mendorong aparatur lebih peduli terhadap persoalan masyarakat.
Pesan tersebut disampaikan saat Pelatihan Dasar (Latsar) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I di Gedung Diklat BKPSDMD Morowali Utara (Morut), Desa Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kamis (29/10/2026). Kegiatan ini diikuti 81 peserta Angkatan XXV dan XXVI.
Dalam kegiatan itu, Djira membawakan materi literasi administrasi pemerintahan, sedangkan Kapolres memberikan pembekalan tentang pelayanan publik dan pengabdian kepada masyarakat.
Djira menegaskan, aparatur harus memahami tugas dan tanggung jawabnya serta menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas. Kemampuan administrasi, kata dia, perlu didukung sikap profesional dan kesadaran bahwa jabatan merupakan amanah.
Sementara itu, Junaidy menekankan bahwa keberhasilan aparatur tidak cukup diukur dari penilaian pimpinan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
“Polisi bersama masyarakat,” serunya di hadapan peserta.
Ia menyebut kompetensi, loyalitas dalam pengabdian, dan integritas sebagai tiga hal yang harus menjadi pegangan aparatur negara. Peserta juga didorong memanfaatkan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan belajar dari pengalaman, termasuk keberhasilan maupun kegagalan orang lain.
Junaidy mengingatkan agar aparatur tidak bekerja secara sektoral. Jika menghadapi persoalan di luar kewenangan instansinya, mereka tetap diharapkan membantu masyarakat melalui komunikasi dan koordinasi dengan pihak terkait.
“Jangan hanya berpikir bahwa suatu masalah bukan urusan dinas kita. Kalau masyarakat membutuhkan bantuan, kita harus bisa berkomunikasi dan berkoordinasi dengan instansi yang berwenang,” tegasnya.
Kapolres juga menyoroti pentingnya kejujuran dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pemerintah. Menurutnya, integritas harus dijaga sejak perencanaan hingga pertanggungjawaban agar anggaran benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.
Selain itu, ia mengingatkan bahwa kemampuan akademik dan teknis harus diimbangi etika yang baik.
“Setinggi apa pun pendidikan dan kemampuan seseorang, tanpa etika yang baik, nilainya tidak akan berarti. Kompetensi harus disertai sikap dan integritas,” ujarnya.
Melalui pembekalan ini, peserta Latsar PPPK diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme sekaligus memberikan pelayanan yang jujur, responsif, dan bertanggung jawab kepada masyarakat Morowali Utara.(**)
