ELSINDO, PALU- Executive General Manager Region Sulawesi Pertamina, Erwin Dwiyanto, menyebut pihaknya menemukan banyak surat rekomendasi palsu dalam penyaluran BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi.
Olehnya Erwin mengharapkan dukungan serta bantuan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terkait surat rekomendasi atau surat verifikasi yang sah untuk digunakan masyarakat tertentu seperti nelayan dalam penyaluran subsidi BBM.
“Hal ini dikarenakan banyak ditemukannya surat rekomendasi palsu sehingga menyebabkan susahnya operator SPBU dalam mendeteksi surat tersebut,” ucap Erwin saat audiensi dengan Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dr. Rudi Dewanto, yang didampingi oleh pejabat Biro Ekonomi saat audiensi di Palu, Selasa, 10 Januari 2023.
Dalam pengeluaran surat rekomendasi atau surat verifikasi pembelian BBM, Erwin meminta Pemprov dan jajaran agar lebih diperketat. Ini dikarenakan hal tersebut menjadi salah satu celah bagi oknum yang tidak bertanggung jawab.
Diketahui, surat rekomendasi menjadi dasar untuk bisa membeli BBM bersubsidi oleh masyarakat untuk tujuan dijual kembali dan/atau usaha.
Pihak Pertamina juga meminta dukungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulteng terkait penerapan aplikasi my pertamina dalam jual beli bahan bakar minyak atau BBM.
“Penggunaan barcode yang diterapkan oleh PT Pertamina beberapa waktu lalu, merupakan salah satu upaya agar penyaluran Bahan bakar minyak (BBM) lebih tepat sasaran,” ujar Erwin.
Bentuk dukungan yang diminta pihak pertamina dari Pemprov Sulteng berupa video testimoni.
Menyikapi permohonan tersebut, Pj. Sekda Prov. Sulteng Rudi Dewanto sangat mendukung dan menyambut baik agar kedepannya penyaluran subsidi BBM tidak disalah gunakan.
Adapaun dukungan pihaknya, kata Rudi, Pemrov Sulawesi Tengah telah memberikan hibah tanah kepada PT Pertamina dalam rangka ketahanan energi, dengan harapan ketahanan energi di Sulawesi Tengah terjamin.
Selanjutnya, menanggapi penggunaan barcode pada aplikasi mypertamina yang mana dengan kata lain masyarakat harus membuat akun pada aplikasi tersebut, Rudi Dewanto menyarankan agar bentuk dukungan Pemda Prov. Sulteng tersebut tidak hanya dalam bentuk video testimoni.
“Tetapi juga melalui surat edaran baik dari tingakat provinsi, kab/kota hingga tingkat kelurahan/desa agar lebih maksimal,” tutur Rudi. (CHL)
