ELSINDO, PALU– Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes memimpin langsung kegiatan Pra-Rapat Pimpinan (Pra-Rapim) Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, yang digelar di Ruang Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (4/6/2025).
Pra-Rapim ini menjadi tahapan awal menjelang Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) secara menyeluruh, dengan fokus utama mengevaluasi progres serapan anggaran baik secara fisik maupun keuangan di seluruh perangkat daerah lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Dalam laporannya, Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Sulteng, Drs. Abdul Raaf Malik, M.Si mengungkapkan bahwa hingga 31 Mei 2025, realisasi keuangan APBD Provinsi baru mencapai Rp1,07 triliun atau 20,46 persen dari total anggaran sebesar Rp5,24 triliun. Angka tersebut masih berada di bawah target triwulan sebesar 27 persen, dengan deviasi mencapai -6,54 persen.
Rincian serapan anggaran terdiri atas belanja operasi sebesar Rp762,9 miliar (19,28 persen), belanja modal Rp80,8 miliar (17,39 persen), dan belanja transfer Rp229,4 miliar (27,9 persen). Sementara itu, belanja bantuan sosial dan belanja tidak terduga masih belum terealisasi.
“Semoga dengan kolaborasi dan saling memberikan dukungan, target serapan masing-masing perangkat daerah dapat tercapai,” ujar Abdul Raaf Malik.
Sementara itu, dalam arahannya, Wakil Gubernur Reny menekankan pentingnya komitmen kolektif dalam mempercepat realisasi belanja daerah. Ia menyerukan adanya sinergi antarlembaga, disiplin dalam pengelolaan anggaran, dan keseriusan dari seluruh perangkat daerah.
“Realisasi anggaran bukan sekadar rutinitas administratif, tetapi merupakan cerminan nyata komitmen kita terhadap pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat,” tegas Reny.
Ia juga menginstruksikan kepada seluruh kepala perangkat daerah agar segera menginput data realisasi ke dalam sistem e-MEP dan e-Katalog tanpa menunggu agenda rapat pimpinan berikutnya.
“Jangan tarik ulur. Ini soal akuntabilitas kita bersama. Semuanya harus berani bertindak cepat,” tandasnya.
Pra-Rapim ini turut dihadiri oleh Plt. Kepala BPKAD Provinsi Sulteng, Dr. Rudy Dewanto, SE, MM, para kepala dan sekretaris perangkat daerah, serta sejumlah pemangku kepentingan terkait. (**)
