ELSINDO, PALU- Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menyoroti serius tingginya porsi belanja pegawai dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulteng yang dinilai semakin membebani kinerja pemerintah daerah.
Menurut Wiwik, kondisi tersebut tidak hanya melampaui batas ideal yang ditetapkan pemerintah pusat, tetapi juga secara langsung menggerus kemampuan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam menjalankan program-program yang berdampak bagi masyarakat.
Ia mengingatkan, melalui edaran Menteri Keuangan, pemerintah pusat telah menegaskan bahwa proporsi belanja pegawai seharusnya maksimal berada di angka 30 persen. Namun realitas APBD Sulteng justru menunjukkan tren sebaliknya.
“Saat ini belanja pegawai di APBD Sulteng sudah mencapai sekitar 47 persen. Ini angka yang sangat tinggi dan tentu berdampak besar pada ruang fiskal daerah,” ujar Wiwik saat konferensi pers akhir tahun di Ruang Fraksi PKS DPRD Sulteng, Senin (8/12).
Salah satu faktor pemicu lonjakan tersebut, kata Wiwik, adalah kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang seharusnya dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), namun kini sebagian besar justru dibebankan kepada APBD.
“Di satu sisi, kalau tidak dibiayai, kita kasihan kepada PPPK dan ASN baru yang sudah diangkat. Tapi di sisi lain, ketika semuanya dibebankan ke APBD, dampaknya sangat berat bagi program pembangunan daerah,” jelasnya.
Akibatnya, lanjut Wiwik, banyak OPD di tingkat provinsi yang ruang gerak programnya menjadi sangat terbatas. Bahkan dalam sejumlah rapat kerja antara Fraksi PKS dan mitra komisi, ditemukan fakta bahwa ada OPD yang hanya memiliki anggaran program berkisar Rp100 juta hingga Rp150 juta dalam setahun untuk satu bidang kegiatan.
“Bayangkan, OPD sekelas provinsi hanya punya Rp150 juta untuk program satu bidang. Anggaran sekecil itu mau digunakan untuk apa,” ujarnya dengan nada prihatin.
Ia juga mengungkapkan, khusus di beberapa OPD yang menjadi mitra kerja Komisi IV DPRD Sulteng, porsi belanja pegawai nyaris menyerap seluruh anggaran, sementara kegiatan substantif yang seharusnya dirasakan langsung oleh masyarakat justru menjadi sangat minim.
Meski demikian, Wiwik menegaskan bahwa Fraksi PKS tetap melihat persoalan ini secara proporsional. Menurutnya, tidak semua belanja pegawai bisa disamaratakan, terutama pada OPD dengan beban kerja tinggi.
“Kita pahami, dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, maupun sektor kesejahteraan rakyat memang membutuhkan jumlah pegawai yang besar. Di sektor ini, belanja pegawai masih bisa dipertanggungjawabkan,” katanya.
Namun demikian, Fraksi PKS mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap struktur belanja APBD agar anggaran daerah benar-benar kembali pada fungsi utamanya sebagai instrumen pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Kita ingin APBD dikelola lebih adil, lebih efisien, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat,” pungkas Wiwik. (del)
