ELSINDO, JAKARTA– Peluang Gibran Rakabuming Raka untuk kembali maju dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2029 masih terbuka. Pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden RI tidak otomatis menggugurkan hak politiknya untuk mencalonkan diri kembali.
Namun, ada sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi. Salah satu yang menjadi sorotan adalah persoalan dokumen pendidikan.
Ketentuan pencalonan presiden dan wakil presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pasal 169 mengatur sejumlah syarat calon, termasuk pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Persoalan pendidikan Gibran kembali menjadi perhatian setelah Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan perkara Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 pada 6 Oktober 2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan bahwa Gibran memiliki ijazah, sertifikat, atau diploma dari luar negeri yang dapat disetarakan dengan pendidikan minimal SMA atau sederajat.
Meski demikian, putusan tersebut tidak membatalkan maupun mendiskualifikasi Gibran dari jabatan wakil presiden. MK juga tidak menyatakan Gibran otomatis tidak memenuhi syarat untuk maju pada Pilpres 2029.
Direktur Arus Survei Indonesia (ASI), Ali Rif’an, menilai Gibran masih memiliki peluang untuk kembali mencalonkan diri. Tidak ada ketentuan yang secara khusus melarang mantan wakil presiden yang mengundurkan diri untuk maju dalam pemilihan berikutnya.
Namun, Gibran perlu memastikan persoalan dokumen pendidikannya. Salah satu kemungkinan yang disampaikan Ali adalah menempuh pendidikan Paket C apabila tidak dapat membuktikan kelulusan SMA atau sederajat.
Sementara itu, peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Iqbal Kholidin, menilai UU Pemilu belum mengatur secara khusus status pencalonan presiden atau wakil presiden yang berhenti sebelum masa jabatannya berakhir.
Menurut Iqbal, aturan pencalonan perlu diperjelas, terutama terkait seseorang yang pernah mengundurkan diri atau diberhentikan dari jabatan presiden maupun wakil presiden.
Peluang Pencalonan Terbuka
Dari sisi politik, peluang Gibran juga dipengaruhi dukungan partai politik.
Peluang pencalonan kini lebih terbuka setelah MK melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menghapus ketentuan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden pada 2 Januari 2025.
Putusan tersebut membatalkan ketentuan Pasal 222 UU Pemilu yang sebelumnya mensyaratkan dukungan minimal 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.
Dengan putusan itu, seluruh partai politik peserta pemilu memiliki hak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Meski demikian, Gibran tetap membutuhkan dukungan partai politik untuk mendaftar sebagai pasangan calon.
Dengan demikian, pengunduran diri dari jabatan wakil presiden bukan penghalang otomatis bagi Gibran untuk mengikuti Pilpres 2029. Namun, persoalan dokumen pendidikan, pemenuhan syarat pencalonan, dan dukungan politik tetap menjadi faktor penentu.
Artinya, peluang Gibran masih terbuka. Tetapi, sebelum berbicara soal peluang politik, ia harus memastikan seluruh persyaratan hukum pencalonan dapat dipenuhi.(**)










