ELSINDO, PALU- Ketua Tim Kerja Advokasi Penggerakkan dan Informasi BKKBN Sulteng, Ruwayah, SE., MM menuturkan beberapa capaian program di tahun 2022, belum memenuhi target. Diantaranya angka pada kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi (unmet need) dan pemakaian alat kontrasepsi modern yang ditetapkan.
Angka prevalensi yang ditargetkan yakni 14.20%, namun keinginan pasangan usia subur (PUS) terhadap jenis alat kontrasepsi yang tidak terpenuhi masih tinggi yakni 27.63%. Ada 3 Kabupaten tertinggi masyarakat tidak ber KB unmet need yakni Kab. Donggala, Parigi Moutong dan Kota Palu, sementara 3 terendah diantaranya Banggai Laut, Morowali Utara, Banggai kepulauan
Sementara pada angka prevalensi kontrasepsi modern juga belum memenuhi target yang ditetapkan sebesar 62.47% dengan realisasi 59.91%
“Kebutuhan ber KB yang tidak terpenuhi Ini masih sangat tinggi, dimana targetnya di 2022 14.20 namun kenyataan dari sumber new siga 27.63 masih sangat sangat tinggi,” ungkap Ruwayah saat Pra Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Banggakencana tahun 2023, di Hotel Santika Palu, Selasa (14/2/2023).
Ruwayah menuturkan, permasalahan klasik menjadi penyebab sejumlah kinerja belum mencapai target, diantaranya pencatatan pelaporan di lapangan yang belum optimal.
“Berdasarkan capaian pelaporan di new siga, Petugas di lapangan tidak secara rutin melaporkan. Selain itu terkendala saat dilakukan pengembangan aplikasi sehingga di lapangan terhambat dalam melapor, begitu juga di kab/kota,” ucapnya.
Ruwayah juga mengungkapkan Angka kelahiran remaja umur 15-19 tahun (Age Specific Fertility Rate/ASFR 15-19) dan Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) juga belum mencapai target yang ditetapkan. ASFR hanya 36 kelahiran per 1.000 Wanita Usia Subur 15-19 tahun dari target 32 kelahiran dan pada IBangga 51.09 dari target 54.38 bersumber dari data Pendataan Keluarga 2021. Kemudian pada median usia kawin pertama perempuan, Perwakilan BKKBN Sulteng menargetkan 21 tahun namun data PK21 menunjukkan perkawinan pertama banyak terjadi pada usia 20 tahun.
Meskipun sejumlah target belum terpenuhi, namun Ruwayah memaparkan ada 39 indikator sasaran kinerja yang telah mencapai target, diantaranya 42.707 keluarga terpapar pengasuhan dan pendampingan pembentukan karakter, 250 PIK Remaja & 140 BKR yang mendapat pembinaan GenRe, serta 631 Keluarga yang mengakses PPKS.
Kemudian, 80% Kabupaten/Kota telah melaksanakan kegiatan usaha ekonomi keluarga, 1 Prov & 5 Kab/Kota Pemerintah Daerah memanfaatkan GDPK dalam penetapan parameter kependudukan pada perencanaan pembangunan daerah, 33 Rumah Data Kependudukan Paripurna di Kampung KB yang mempuni sebagai Rumah Data Kependudukan Paripurna, serta 1 Prov & 4 Kab/Kota Kelompok Kerja Bangga Kencana Provinsi dan Kab/Kota yang efektif.
“Sebagian besar alhamdulillah tercapai, ini sebagai bentuk kinerja kami mulai dari kepalla Perwakilan, tim kerja hingga dukungan mitra kerja OPD KB di Kab/Kota,” tandas Ruwayah. (CHL/*)
