ELSINDO, PALU– Persoalan kemiskinan masih menjadi tantangan serius yang membutuhkan solusi komprehensif dan berkelanjutan. Hingga kini, belum adanya kesamaan persepsi dalam mendefinisikan siapa yang masuk kategori miskin dinilai menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya penanggulangannya.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah, Wiwik Jumatul Rofi’ah, menegaskan bahwa pemerintah daerah perlu memperkuat kebijakan penanggulangan kemiskinan melalui pendekatan terpadu yang berbasis pada keluarga miskin.
Perempuan yang akrab disapa Bunda Wiwik itu menilai, seluruh pemangku kepentingan harus memiliki persepsi yang sama terkait definisi dan indikator kemiskinan agar program yang dijalankan lebih tepat sasaran.
“Semua stakeholder perlu merumuskan definisi yang sama dan indikator kemiskinan agar penanganannya lebih terarah dan efektif,” ujarnya, Rabu (1/4/2026).
Menurutnya, langkah strategis lainnya adalah mengintegrasikan berbagai program lintas sektor, mulai dari perumahan, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Ia juga mendorong peningkatan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara signifikan dengan target yang jelas setiap tahun.
Tak hanya itu, Bunda Wiwik menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat dalam mempercepat pengentasan kemiskinan.
Dalam hal pendataan, ia menggarisbawahi pentingnya optimalisasi penggunaan Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang telah divalidasi hingga tingkat desa dan kelurahan. Hal ini dinilai krusial untuk memastikan bantuan dan program benar-benar menyasar masyarakat yang membutuhkan.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur dasar di wilayah kantong kemiskinan, seperti jalan desa, akses listrik, dan jaringan internet, yang diyakini menjadi pengungkit utama pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Lebih jauh, Bunda Wiwik menekankan perlunya pengembangan program pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal, khususnya di sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, guna meningkatkan pendapatan masyarakat secara berkelanjutan.
“Saya berharap pemerintah juga mendorong penciptaan lapangan kerja melalui pelatihan vokasi, penguatan wirausaha baru, serta kemitraan dengan sektor swasta,” tambahnya.
Ia menutup dengan menegaskan pentingnya evaluasi berkala terhadap seluruh program penanggulangan kemiskinan, dengan indikator yang terukur dan berorientasi pada hasil nyata.
Dengan pendekatan terpadu dan berbasis data yang akurat, diharapkan upaya pengentasan kemiskinan di Sulawesi Tengah dapat berjalan lebih efektif dan berdampak langsung bagi masyarakat. (**)
