ELSINDO, DONGGALA – Langit mendung menaungi halaman Kantor Bupati Donggala, Senin (6/10/2025), ketika ratusan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berdiri berderet, menunggu jawaban atas satu hal: kepastian gaji ke-13 dan ke-14 mereka.
Suasana tegang perlahan berubah hening saat Bupati Vera Elena Laruni muncul, didampingi Wakil Bupati Taufik M. Burhan, Sekda Rustam Efendi, dan sejumlah pejabat daerah. Di hadapan ratusan pegawai yang menaruh harapan, Vera berbicara dengan tenang namun tegas.
“Saya tidak mau memberi janji kosong. Sampai saat ini, dananya memang tidak ada,” ucapnya, disambut hening panjang dari massa aksi.
Vera menjelaskan bahwa sejak tahun 2024, kebijakan penggajian PPPK telah berubah sepenuhnya menjadi tanggungan pemerintah daerah. Namun, kondisi keuangan Donggala saat ini tengah menghadapi tekanan berat.
“Kita punya 2.055 tenaga PPPK, dan di sisi lain ada pemotongan dana transfer dari pusat sebesar Rp140 miliar. Kami sudah berusaha melakukan efisiensi di semua sektor agar gaji pokok tetap terbayar,” jelasnya.
Kalimat itu mungkin terdengar getir bagi sebagian pegawai, tetapi juga menjadi bukti kejujuran seorang pemimpin yang memilih berbicara apa adanya ketimbang menebar harapan palsu.
“Saya tidak ingin berjanji yang belum pasti. Lebih baik pahit tapi jujur, daripada manis tapi kosong,” tegasnya.
Meski belum membawa kabar baik, Bupati Vera menutup pertemuan dengan komitmen membuka ruang dialog bersama perwakilan tenaga PPPK untuk membahas solusi yang realistis.
“Saya akan atur waktu untuk bertemu perwakilan kalian. Mari kita cari jalan keluar dengan kepala dingin. Ini bukan hal mudah, tapi kita harus hadapi bersama,” ujarnya menenangkan.
Aksi hari itu pun berakhir tanpa kericuhan. Di balik kekecewaan, terselip secercah harapan bahwa transparansi dan kejujuran masih menjadi pegangan dalam kepemimpinan di Kabupaten Donggala. (**)
