ELSINDO, DONGGALA – Aksi ratusan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kabupaten Donggala di halaman Kantor Bupati akhirnya direspons langsung oleh Bupati Vera Elena Laruni. Dengan langkah tenang dan sikap terbuka, bupati perempuan pertama dalam sejarah Donggala itu menemui para peserta aksi, Senin (6/10/2025).
Didampingi Wakil Bupati Taufik M. Burhan dan Sekretaris Daerah Rustam Efendi, Vera menjelaskan bahwa Pemkab Donggala saat ini tengah menghadapi tekanan fiskal cukup berat akibat perubahan kebijakan nasional dan pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat.
“Sejak tahun 2024, gaji PPPK menjadi tanggungan pemerintah daerah. Sementara kita belum mampu menanggung beban hingga 2.055 orang pegawai,” ungkap Vera di hadapan massa yang memadati halaman kantor bupati.
Vera mengaku, pemerintah daerah telah melakukan efisiensi besar-besaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar pembayaran gaji PPPK tetap berjalan. Namun, dana untuk gaji ke-13 dan ke-14 belum dapat dipenuhi hingga kini.
“Kami sudah melakukan banyak pemotongan agar gaji Desember bisa dibayarkan. Tapi untuk gaji ke-13 dan ke-14 belum bisa dijanjikan,” ujarnya jujur.
Vera menegaskan, dirinya tidak ingin memberikan janji manis yang tidak bisa direalisasikan, karena transparansi menjadi prinsip utama dalam kepemimpinannya.
“Kalau belum jelas, saya tidak akan janji. Saya ingin bicara apa adanya,” ucapnya tegas disambut tepuk tangan sebagian peserta aksi.
Meski suasana sempat tegang, Vera mengakhiri dialog dengan nada menenangkan. Ia mengajak seluruh tenaga PPPK untuk tetap menjaga situasi kondusif dan membuka ruang komunikasi bersama pemerintah daerah.
“Saya akan atur waktu untuk berdialog lebih lanjut dengan perwakilan kalian. Mari kita cari solusi terbaik bersama,” tutupnya.
Langkah Bupati Vera yang turun langsung menemui massa ini mendapat apresiasi dari sejumlah peserta aksi, yang menilai sikap terbuka dan keberaniannya mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk mendengarkan aspirasi warganya. (**)
