ELSINDO, BUOL– Harapan masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan yang mudah dan cepat kini mulai terwujud di Kabupaten Buol. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mokoyurli secara resmi menerapkan Program “Berani Sehat”, sebuah inisiatif unggulan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah di bawah kepemimpinan Gubernur H. Anwar Hafid dan Wakil Gubernur dr. Reny A. Lamadjido.
Melalui program ini, masyarakat cukup menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk memperoleh pelayanan medis, tanpa harus mengurus status kepesertaan BPJS terlebih dahulu. Kemudahan ini didukung penuh oleh kehadiran Aplikasi Sehati yang kini digunakan RSUD Mokoyurli dalam melayani pasien.
“Kami telah membuka layanan berbasis Aplikasi Sehati yang memudahkan masyarakat. Jika sebelumnya pasien harus mendatangi Dinas Sosial untuk mengurus BPJS, sekarang cukup menunjukkan KTP kepada petugas kami,” terang Direktur RSUD Mokoyurli, dr. Hj. Mariati A. Ismail, Kamis (24/4/2025).
Meski demikian, layanan rawat jalan tetap mengacu pada sistem rujukan dari Puskesmas. Sementara untuk pasien rawat inap, pelayanan dapat langsung diberikan dengan ketentuan bersedia dirawat di kelas 3. Sedangkan untuk kondisi gawat darurat, pasien akan langsung ditangani tanpa prosedur tambahan.
Menariknya, layanan ini tidak hanya berlaku bagi warga Buol, tetapi juga seluruh masyarakat Sulawesi Tengah. Asalkan menggunakan KTP beralamat di wilayah provinsi ini, pelayanan tetap bisa diakses di RSUD Mokoyurli.
Bagi peserta BPJS aktif, layanan tetap tersedia sesuai mekanisme yang berlaku. Namun yang paling membantu, kata dr. Mariati, adalah fitur aktivasi otomatis untuk peserta BPJS yang sebelumnya nonaktif, tanpa perlu menyelesaikan tunggakan terlebih dahulu.
Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, dalam sosialisasi Aplikasi Sehati, menyebut bahwa program ini merupakan langkah strategis untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan di seluruh pelosok daerah.
Sementara itu, Gubernur Anwar Hafid menegaskan bahwa Berani Sehat bukan sekadar program populis. Dalam sebuah rapat khusus bersama jajaran Pemprov Sulteng dan para bupati, ia menyampaikan bahwa program ini merupakan wujud tanggung jawab seorang pemimpin dalam memenuhi hak dasar rakyat.
“Kesehatan dan pendidikan adalah hak asasi. Jika kita sebagai pemimpin tidak menanganinya dengan serius, maka akan menjadi beban moral bahkan dosa bagi kita,” tegas Anwar, dikutip dari laman resmi Pemprov Sulteng.
Dengan hadirnya layanan ini, masyarakat kini tak perlu lagi khawatir soal biaya atau prosedur administratif saat ingin berobat. Cukup dengan KTP, layanan kesehatan bisa langsung dinikmati—sebuah langkah nyata menuju Sulawesi Tengah yang lebih sehat dan berdaya. (**)
