ELSINDO, PALU– Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Palu gelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sulteng terkait menolak kenaikan harga BBM, Rabu, 31 Agustus 2022.
Mereka menyatakan menolak kenaikan harga BBM jenis Pertalite dan Solar.
Sebagaimana pernyataan dari Menteri Koordinator bidang Kemaritiman (Menko) Luhut Binsar Pandjaitan terkait wacana kenaikan harga BBM yang di perkirakan akan di umumkan oleh Presiden Jokowi pada tanggal 1 september 2022.
Menurut masa aksi hal ini membuktikan butanya pemerintah terhadap dampak buruk yang akan terjadi atas kenaikan harga BBM baik di sektor kesehatan, pendidikan. Begitu juga dengan pangan akan terkena imbasnya dan jelas menyengsarakan masyarakat di kemudian hari.
Masa aksi juga berkata bahwa ekonomi masyrakat yang belum pulih akibat pandemi semakin di persulit dengan kenaikan harga BBM terutama pasti akan di rasakan oleh masyarakat lapisan terbawah.
Menurut Korlap yang memimpin masa Aksi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Palu, Pemerintah harusnya dapat mengatasi dahulu subsidi BBM yang banyak salah sasaran lewat pembatasan.
“Jangan cari solusi tanpa berkeringat, oleh karena itu masa aksi dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Palu dengan tegas menolak kenaikan harga BBM,” ujar Koordinator lapangan IMM.
Aksi unjuk rasa diterima Wakil ketua Komisi IV DPRD Sulteng Rahmawati M Nur, S.Ag di halaman Gedung DPRD Sulteng.
Dalam kesempatan itu Politisi perempuan PKB ini sangat mengapresiasi apa yang di lakukan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Palu dengan melaksanakan orasi mewakili rakyat Sulteng mengenai penolakan kenaikan harga BBM.
Politisi sekaligus Ketua DPW Partai PKB Sulteng itu mengatakan kepada masa aksi bahwa secara pribadi ia juga menolak masalah kenaikan harga BBM, karena menurutnya akan banyak dampak yang akan di rasakan oleh masyarakat termasuk dia secara pribadi.
“Secara garis besar partai PKB baik di pusat maupun Sulteng saat ini juga menolak apa yang menjadi rencana pemerintah untuk menaikan harga BBM,” tegas Rahmawati.
Masa aksi menutut agar Anggota DPRD Sulteng hadir langsung menemui masa aksi dan membuat MOU tentang penolakan kenaikan harga BBM.
Mewakili Pimpinan dan Anggota DPRD Sulteng, Rahmawati juga menyampaikan bahwa saat ini sebagian besar Anggota DPRD Sulteng sedang melaksanakan tugas yang telah menjadi kewajiban mereka yang telah di atur dalam aturan Undang-undang.
“DPRD Sulteng bukannya tidak merespon apa yang menjadi tuntutan masa Aksi, namun saat ini sebagian besar Anggota DPRD Sulteng sedang melaksanakan tugas,” ujarnya.
Diakhir pertemuan bersama masa aksi, selaku perwakilan Pimpinan dan Anggota DPRD Sulteng, Rahmawati M Nur, S.Ag akan meneruskan apa yang menjadi ke inginan dan tuntutan dari masa aksi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Palu kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Sulteng untuk di tindaklanjuti mengenai rencana kenaikan harga BBM.(**)
