ELSINDO, PALU- Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu meminta Pemerintah Kota Palu agar memprioritaskan penganggaran sektor jaminan kesehatan dan pendidikan bagi masyarakat.
Demikian hal itu diungkapkan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palu, Rizal dalam rapat Badan Anggaran, Senin (26/6/2023) di ruang utama kantor DPRD Kota Palu.
Menurut Rizal, kebijakan Pemerintah Kota Palu banyak mengalami perubahan utamanya bersentuhan langsung dengan masyarakat.
“Diantaranya adanya tunggakan iuran bagi peserta BPJS Kesehatan gratis untuk masyarakat tidak mampu,” tuturnya.
Ia menyayangkan penganggaran dititik beratkan pada sektor yang bukan menjadi kebutuhan masyarakat miskin. Olehnya, penganggaran untuk jaminan kesehatan gratis bagi masyarakat tidak mampu, harus ditingkatkan lagi.
“Salah satu contoh kasus yang pernah terjadi saat seorang anak yang lambat dibawa ke rumah sakit. Karena tidak memiliki BPJS kesehatan gratis. Sehingga kedua orang tuanya tidak memiliki biaya. Akhirnya anak tersebut meninggal dunia,” ungkapnya.
Untuk sektor pendidikan sebut Rizal, peningkatan pembangunan infrastruktur fisik. Dimana terdapat beberapa sekolah yang belum tersentuh bantuan pasca bencana alam tahun 2018 silam.
“Dua poin ini bisa menjadi perhatian kita bersama. Karena hal ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat,” pungkas Wakil Ketua II DPRD Kota Palu.
Rapat Banggar yang dipimpin langsung Ketua DPRD Palu Armin, dihadiri Sekretaris Daerah Kota Palu, Irmayanti Pettalolo, pimpinan OPD Pemkot Palu, Wakil Ketua I DPRD Palu, Erman Lakuana dan anggota DPRD Palu. (MFA/**)
