• dinas pangan
Kota  

DPRD – Pemprov Sulteng Bahas Raperda Penyandang Disabilitas

FOTO BERSAMA- Pansus II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemprov Sulteng foto bersama usai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyandang Disabilitas, Selasa, (21/03/2023). FOTO: IST

ELSINDO, PALU- Panitia Khusus (Pansus) II DPRD Provinsi Sulawesi Tengah menggelar rapat kerja bersama Organisasi Perangkat Daerah(OPD) Pemprov Sulteng membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyandang Disabilitas, Selasa, (21/03/2023).

Rapat tersebut dipimpin Ketua Pansus II Alimuddin Pa’ada dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam penjelasan Tenaga Ahli Gubernur Silteng, Nur Salam mengatakan, UU No. 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas, digunakan sebagai kerangka dasar dalam penyusunan Peraturan Daerah (Perda) yang terdiri atas 13 bab.

“Dari 13 bab tersebut terdapat satu bab yang perlu didalami, yaitu bab IV terkait pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” ucapnya.

Kata dia, bicara terkait penamaan perda, semakin panjang judul maka semakin sempit ruang lingkup pembahasan, begitu pula sebaliknya. Jika dilihat dalam perbandingan pada Perda DKI Jakarta No. 4 tahun 2022 tentang pelaksanaan penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, hanya terdapat 8 bab pada Perda tersebut.

“Dalam UU NO. 8 tahun 2016, terdapat 18 substansi terkait apa yang menjadi kewajiban pemerintah dan pemerintah daerah di dalam penghormatan, pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas,” jelasnya.

Adapun Perda Penyandang Disabilitas Sulawesi Tengah, terdapat pembagian terkait urusan pemerintahan antara daerah provinsi dan kab/kota.

Tanggapan yang diberikan oleh Ketua Perkumpulan Disabilitas, M. Yusuf mengatakan, pemenuhan hak disabilitas merupakan sesuatu yang diharapkan. Hal ini juga dapat menjadi tolak ukur pemda yang mana tidak hanya untuk memmenuhi semua hak untuk mendapatkan bantuan saja, akan tetapi hak pemberdayaan.

Sementara tanggapan yang diberikan oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Tengah, Sitti Hasbiah mengatakan, pembentukan perda terkait menjadikan penyandang disabilitas sebagai subyek, yang mana hal ini berbeda dengan perda yang sebelumnya.

“Selain itu juga, perda saat ini memberikan tanggung jawab kepada semua OPD, bukan hanya pada Dinas Sosial saja,” ujarnya.

Dalam rapat tersebut juga diperoleh beberapa rekomendasi diantaranya penggunaan kata disabilitas diganti menjadi difabel, penambahan poin terkait transportasi terkhusus transportasi laut pada perda, dan pembentukan komite disabilitas.

Kemudian, penambahan pasal tersendiri terkait pendanaan, penguatan pada OPD terkait kewajiban dan tanggung jawab, dan pelibatan dinas Cikasda ataupun Dinas Perkimtan terkait bangunan umum. (CHL/*)