ELSINDO, YOGYAKARTA– Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sigi, Ilham S. Hut, mendorong pengembangan carbon market dan inovasi fiskal berbasis ekologis sebagai strategi mewujudkan Sigi sebagai kabupaten hijau yang sejahtera.
Gagasan itu disampaikan Ilham usai mengikuti Akademi Kaukus Parlemen Hijau Daerah (KPHD) Indonesia di Yogyakarta, 6–8 Agustus 2026. Dalam kegiatan tersebut, Ilham didampingi anggota DPRD Sigi Abdul Rifai Arif dan Endang Hardianty.
Ilham menilai Sigi memiliki potensi besar mengembangkan ekonomi hijau karena sekitar 70 persen wilayahnya merupakan kawasan hutan dan bentang alam bernilai ekologis tinggi, termasuk kawasan penyangga Taman Nasional Lore Lindu, daerah aliran sungai, serta keanekaragaman hayati.
Menurutnya, carbon market tidak boleh sekadar dipandang sebagai transaksi kredit karbon, tetapi harus menjadi bagian dari transformasi ekonomi hijau yang mampu meningkatkan kapasitas fiskal daerah, menjaga hutan, melindungi masyarakat adat, dan memberikan manfaat ekonomi yang adil.
Ia menyebut terdapat empat langkah penting yang perlu dilakukan Sigi, yakni membangun tata kelola perdagangan karbon yang kredibel melalui inventarisasi aset karbon dan sistem Monitoring, Reporting and Verification (MRV), memastikan masyarakat adat dan desa memperoleh manfaat yang adil, menjadikan perdagangan karbon sebagai sumber inovasi fiskal, serta mendorong keadilan fiskal bagi daerah penyangga ekosistem.
“Carbon market bukan tujuan akhir, melainkan instrumen untuk membangun ekonomi daerah yang lebih tangguh, memperkuat kapasitas fiskal, mengurangi emisi karbon, serta memastikan masyarakat memperoleh manfaat nyata dari kelestarian alam yang mereka jaga,” ujar Ilham.
Ia juga mendorong penerapan kembali Ecological Fiscal Transfer (EFT), pembentukan Dana Karbon Daerah, insentif bagi desa yang menjaga hutan dan daerah resapan air, serta pengembangan skema Payment for Ecosystem Services (PES).
Ilham menilai Sigi layak menjadi salah satu model nasional dalam penerapan kebijakan fiskal berbasis ekologis. Untuk itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi pemerintah, masyarakat adat, perguruan tinggi, sektor swasta, organisasi masyarakat sipil dan pelaku pasar karbon dalam mewujudkan ekonomi hijau yang berkelanjutan.(**)
