ELSINDO, JAKARTA- DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mendorong penguatan perlindungan perempuan dan anak, terutama dalam penanganan kekerasan, eksploitasi anak, serta perkawinan usia anak.
Hal itu menjadi salah satu fokus Koordinasi dan Komunikasi (Korkom) Luar Daerah Komisi IV DPRD Sulteng ke Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Kunjungan tersebut dipimpin Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, bersama Ketua Komisi IV, H. Hidayat Pakamundi, serta jajaran pimpinan dan anggota DPRD lainnya.
Dalam koordinasi itu, DPRD Sulteng menyoroti perlunya peningkatan layanan pengaduan dan pendampingan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Persoalan tersebut dinilai membutuhkan perhatian serius, mengingat kondisi geografis Sulawesi Tengah yang terdiri atas 13 kabupaten/kota dengan karakteristik wilayah berbeda.
Karena itu, diperlukan sistem pelayanan yang mampu menjangkau masyarakat hingga tingkat kecamatan dan desa.
Selain perlindungan dari kekerasan, DPRD juga menilai penguatan peran keluarga, pemberdayaan ekonomi perempuan, serta pemenuhan hak anak di bidang pendidikan dan kesehatan perlu menjadi perhatian pemerintah daerah.
Ketua DPRD Sulteng, H. Mohammad Arus Abdul Karim, bersama Komisi IV berharap pengalaman DKI Jakarta dalam membangun sistem perlindungan perempuan dan anak dapat menjadi referensi bagi Sulawesi Tengah.
Hasil koordinasi tersebut selanjutnya diharapkan menjadi bahan masukan bagi DPRD dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.
Dengan demikian, kebijakan dan program pemerintah daerah diharapkan semakin responsif terhadap persoalan perempuan dan anak.
DPRD Sulteng memandang perlindungan perempuan dan anak bukan hanya persoalan sosial, tetapi juga bagian penting dari upaya membangun kualitas sumber daya manusia dan masa depan daerah.(**)










