Gubernur Anwar Hafid Minta Efisiensi Anggaran, “Belanja Pemerintah Harus Murni untuk Rakyat”

Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, Rapat Koordinasi Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran, di Ruang Polibu Kantor Gubernur. (FOTO:IST)

ELSINDO, PALU- Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menegaskan, bahwa efisiensi penggunaan anggaran merupakan kunci untuk memastikan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

Hal itu disampaikannya dalam Rapat Koordinasi Efisiensi dan Akuntabilitas Anggaran bersama Wakil Gubernur dr. Reny Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, dan Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto, di Ruang Polibu Kantor Gubernur, Rabu (15/10/2025).

Gubernur Anwar mengingatkan bahwa semangat Sembilan Berani harus diwujudkan dalam tindakan nyata, salah satunya keberanian melakukan efisiensi fiskal. Ia menyoroti masih banyak program dengan anggaran besar yang tidak memberi dampak signifikan bagi masyarakat karena habis terserap untuk kegiatan seremonial dan biaya operasional.

“Belanja program harus murni untuk rakyat, bukan habis untuk perjalanan dinas atau urusan administratif. Kalau dari seratus miliar anggaran hanya tiga puluh miliar yang dirasakan masyarakat, itu artinya ada yang salah,” tegasnya.

Menurutnya, efisiensi bukan berarti memangkas pelayanan publik, tetapi menata ulang postur fiskal agar setiap rupiah anggaran menghasilkan manfaat konkret. Ia juga meminta penyusunan APBD 2026 lebih berorientasi hasil, bukan sekadar target penyerapan.

Selain itu, Anwar menyampaikan apresiasinya kepada BPKP Sulteng yang selama ini memberikan pendampingan dan pengawasan terhadap program pemerintah.

“Kita harus bersyukur kalau ada yang menegur. Itu tandanya kita disayangi. Lebih baik dimarahi karena ingin kita maju, daripada dipuji tapi justru ditinggalkan dalam kesalahan,” ujarnya disambut tawa para peserta rapat.

Menutup arahannya, Gubernur Anwar meminta Bappeda dan Dinas Pendapatan segera menjadwalkan pertemuan dengan para bupati untuk membahas kemandirian fiskal daerah serta memperkuat basis pendapatan Sulteng. (**)