ELSINDO, TOLITOLI– Gubernur Sulawesi Tengah, H. Anwar Hafid, menegaskan bahwa rakyat harus menjadi prioritas utama dalam setiap penyelesaian konflik agraria. Hal ini ia sampaikan saat memimpin rapat penyelesaian konflik agraria di Kabupaten Tolitoli, Jumat (3/10/2025).
Rapat tersebut membahas konflik lahan antara masyarakat di Kecamatan Ogodeide dan Lampasio dengan PT Total Energy Nusantara (TEN) serta PT Citra Mulya Perkasa (CMP). Gubernur mengungkapkan, konflik agraria merupakan persoalan paling banyak diadukan ke pemerintah provinsi, dengan lebih dari 40 kasus besar yang belum tuntas.
“Satgas hadir bukan untuk mengeksekusi, tetapi untuk memberi solusi. Kita kedepankan musyawarah, adat, dan penyelesaian damai. Investor penting, tetapi rakyat harus tetap jadi prioritas. Prinsip saya jelas, 60 persen untuk rakyat, 40 persen untuk investor,” tegas Anwar Hafid.
Ia juga menekankan pentingnya verifikasi legalitas alas hak oleh BPN agar penyelesaian konflik memiliki dasar hukum yang jelas. Menurutnya, jika hak rakyat sah, perusahaan wajib menghormati dan mencari jalan tengah tanpa merugikan masyarakat.(**)
