ELSINDO, POSO- Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menunjukkan sikap tegas dalam membela hak-hak petani di wilayah Lore Bersaudara, Kabupaten Poso. Ia turun langsung ke Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Minggu (21/12/2025), menyusul maraknya pengaduan masyarakat terkait konflik lahan dengan Badan Bank Tanah (PT BBT).
Di hadapan warga, Gubernur Anwar Hafid mengungkapkan bahwa persoalan tersebut telah lebih dulu menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah. Bahkan, sejak 14 Juli 2025, Pemprov Sulteng telah menyurati Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN untuk meminta peninjauan kembali pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) kepada Badan Bank Tanah di Desa Watutau.
“Sejak Juli lalu saya sudah menyurati Menteri Agraria agar HPL Bank Tanah di Watutau ditinjau kembali. Karena persoalan ini terus berkembang dan meluas, saya merasa perlu melihat langsung kondisi di lapangan,” ujar Gubernur.
Ia menegaskan, keterlibatan langsung dirinya merupakan tanggung jawab moral dan konstitusional sebagai kepala daerah. Meski bertepatan dengan hari libur, Gubernur menilai persoalan agraria yang menyangkut hajat hidup masyarakat tidak boleh ditunda.
Hasil dialog dan peninjauan lapangan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara data yang diterima pemerintah pusat dengan kondisi faktual di lapangan. Gubernur menegaskan, meski Bank Tanah memiliki tujuan baik untuk mengamankan tanah negara bekas HGU, namun hak masyarakat yang telah mengelola lahan secara turun-temurun harus dihormati.
“Kalau tanah itu sudah digarap puluhan tahun, ada rumah, kebun, dan menjadi ruang hidup masyarakat, maka itu wajib dilindungi,” tegasnya.
Gubernur juga meminta masyarakat tetap tenang dan tidak bertindak anarkis. Ia memastikan negara hadir dan pemerintah daerah akan mengawal penyelesaian konflik tersebut hingga tuntas.(**)
