ELSINDO, PALU– Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid, menegaskan bahwa setiap anggaran daerah harus benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Ia tidak ingin dana daerah habis hanya untuk kegiatan seremonial yang tidak berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan harus untuk rakyat. Jangan ada program yang hanya sekadar seremoni tanpa hasil nyata,” tegasnya dalam rapat koordinasi dengan jajaran pemerintah daerah di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulteng, Rabu (5/3/2025).
Gubernur juga mengingatkan bahwa program pemerintah daerah harus berorientasi pada pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pelestarian lingkungan.
“Kalau ada program yang tidak pro-rakyat, saya akan evaluasi. Kita butuh kebijakan yang benar-benar berdampak,” ujarnya.
RPJMD Harus Cepat Selesai, Jangan Terjebak Birokrasi
Selain itu, Anwar Hafid menargetkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) selesai pada April 2025. Ia tidak ingin ada keterlambatan akibat birokrasi yang berbelit.
“RPJMD ini bukan sesuatu yang sulit. Kita sudah sering menyusunnya, jadi jangan bertele-tele,” tegasnya.
Gubernur juga meminta setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk fokus pada program prioritas dan tidak menyusun tim kerja yang terlalu besar, yang justru memperlambat proses.
Dalam seratus hari pertama kepemimpinannya, Anwar Hafid memastikan dua program utama harus segera dijalankan, Beasiswa pendidikan bagi pelajar dari keluarga tidak mampu. Pelayanan administrasi kependudukan, terutama pembuatan KTP, harus lebih cepat dan efisien.
“Beasiswa harus segera berjalan, dan urusan administrasi seperti KTP tidak boleh ada kendala. Rakyat butuh layanan yang cepat,” katanya.
Anwar Hafid menegaskan bahwa ia akan melakukan evaluasi ketat terhadap kinerja setiap kepala dinas. Setiap OPD diwajibkan memberikan laporan berkala langsung kepadanya melalui email.
“Kalau ada kepala dinas yang tidak bisa menunjukkan hasil kerja nyata, saya anggap itu bentuk pengunduran diri,” tegasnya.
Selain itu, ia meminta OPD lebih aktif mencari anggaran tambahan dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan di Sulawesi Tengah. Menurutnya, banyak program nasional yang belum memasukkan Sulteng dalam daftar prioritas, sehingga koordinasi dengan kementerian harus diperkuat.
“Jangan hanya bergantung pada APBD. Kita harus jemput bola agar Sulawesi Tengah mendapat porsi lebih besar dari anggaran pusat,” tandasnya.
Dengan berbagai langkah tegas ini, Anwar Hafid ingin memastikan bahwa pemerintah daerah benar-benar bekerja untuk rakyat dan bukan sekadar menjalankan rutinitas birokrasi. (**)
