PALU, ELSINDO – Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah melakukan kunjungan ke Hunian Sementara (Huntara) di Hutan Kota, Kelurahan Talise Palu Timur, Selasa 10 Mei 2022. Hampir empat tahun sudah warga korban bencana gempa bumi, tsunami dan likuefaksi nasibnya terlunta-punta di Huntara, tanpa ada kejelasan mereka dipindahkan ke Hunian Tetap (Huntap)
Dalam kunjungan ke Huntara hutan kota Palu yang tepatnya di belakang Lapangan Golf Palu dipimpin oleh Ketua Komisi IV Dr Alimuddin Paada, dan ikut serta Wakil Ketua Komisi Rahmawati M. Nur, beserta Anggota Komisi IV lainnya diantaranya Ibrahim A Hafid, Hj. Winiar Hidayat Lamakarate, Erwin Burase, Moh. Hidayat Pakamundi dan Fairus Husen Maskati
Di hadapan komisi IV itu, warga menumpahkan seluruh rintihan dan keluh kesah mereka atas penderitaan mereka selama ini.
“Terus terang bapak anggota dewan, disini kami sangat menderita, ada yang bahkan sampai bunuh diri,” kata salah seorang penghuni Huntara.
Mendengar hal itu, Alimuddin yang politisi Gerindra ini menyampaikan bahwa Kedatangan mereka berkaitan dengan laporan dari RRI Pusat, bahwa di Huntara Kota Palu masih tersisa ratusan warga yang belum mendapatkan Huntap dan masih menempati Huntara dengan fasilitas seadanya. Bahkan pasokan air bersih, pasokan kebutuhan lainnya, termasuk sanitasi kesehatan sudah tidak memadai.
Salah seorang warga Sri Hartini sebagai perwakilan dari warga Huntara Hutan Kota menyampaikan, warga Huntara sudah lelah mendengar janji pihak PUPR yang katanya sering dikasihkan beras dan BLT per tiga bulan namunya faktanya dilapangan itu tidak ada
Sri Hartini menuturkan bahwa data dari Bank Dunia di Huntara ini hanya ada 50 sekian orang yang betul betul penyintas sisanya tidak jelas.
Ia juga menyampaikan bahwa Huntara yang ia tempati saat ini dijanjikan hanya selama 2 tahun tapi sekarang sudah hampir 4 tahun tidak ada kejelasannya.
Bahkan, dari kunjungan tersebut, terungkap kondisi yang lebih miris, tak ada bilik, menyatu satu keluarga bapak, ibu dan anak sehingga tidak ramah untuk perempuan karena tidak memiliki sekat.
“Bisa dibayangkan kondisi seperti ini dan berlangsung sudah bertahun tahun,” kata Sri Hartini.
Penderitaan tersebut tidak sampai disitu, warga penyintas ini juga harus membayar, termasuk ketenangan warga juga sering terusik karena ada juga penghuni huntara yang tidak jelas asal usulnya.
Nenurut Sri, permasalahan tersebut sudah disampaikan kepada pemerintah baik kelurahan sampai pada wali kota, namun yang didapat hanya kata-kata sabar dan sabar.
Olehnya warga Huntara ini menggantungkan harapan mereka pada anggota DPRD Sulawesi Tengah, agar segara dibangunkan Huntap agar mereka tidak lagi tinggal di Huntara ini
Dslam kesempatan tersebut, Erwin Burase ikut memberikan komentar, ia menambahkan sebagai perwakilan rakyat pihaknya sudah bersepakat dan akan mengundang nstansi terkait terutama PUPR untuk melakukan RDP agar permasalahan ini bisa dicarikan solusi
Demikian pula disampaikan Hidayat Pakamundi, apa yang sudah disampaikan adalah realitas yang sesegera mungkin harus ada solusinya.
Hidayat berharap, DPRD dapat membentuk pansus lanjutan untuk mengawal proses pengawasan agar penghuni Huntara sudah mendapat Huntapnya.(*)
