ELSINDO, PALU– Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sulawesi Tengah, H. Muchlis, mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus pada dua agenda utama di masa transisi, yakni penataan kelembagaan serta percepatan persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi.
Menurut Muchlis, penataan kelembagaan masih terus berproses, khususnya terkait pengalihan sumber daya manusia (SDM) dari Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama ke Kementerian Haji dan Umrah.
“Proses pengalihan SDM sampai sekarang belum sepenuhnya selesai. Demikian pula dengan pengisian jabatan struktural di Kanwil maupun di beberapa kabupaten/kota yang hingga kini belum terisi pejabat definitif,” ujarnya.
Ia mencontohkan, di Kabupaten Sigi dan Donggala, jabatan Kepala Seksi PHU masih dijabat oleh pelaksana tugas (Plt) yang bukan berasal dari unsur PHU, sehingga belum dapat dialihkan dan dilantik secara definitif. Hal serupa juga terjadi di tingkat bidang, seperti belum terisinya jabatan Kepala Bidang Bina maupun TU yang saat ini masih dijabat oleh Plt.
“Semua ini merupakan bagian dari proses transisi kelembagaan yang sedang kami jalani,” jelasnya.
Selain penataan organisasi, Kanwil Kementerian Haji dan Umrah Sulteng juga memfokuskan perhatian pada kesiapan penyelenggaraan ibadah haji. Muchlis menyampaikan bahwa saat ini proses penyelesaian dokumen Jemaah telah hampir rampung sebagai syarat penerbitan visa.
“Entry dan verifikasi dokumen Jemaah di tingkat provinsi sudah hampir 100 persen. Di pusat, proses verifikasi telah mencapai sekitar 90 persen, dan dalam satu hingga dua hari ke depan kami optimistis bisa tuntas sehingga proses pemvisaan segera dilakukan,” ungkapnya.
Seiring dengan itu, proses penyusunan pramanifest juga tengah berjalan untuk pembentukan kloter. Tahun ini, Sulawesi Tengah direncanakan memberangkatkan lima kloter, masing-masing berjumlah 360 orang termasuk petugas kloter. Namun, ia menyebut kemungkinan kloter terakhir tidak terisi penuh dan sebagian Jemaah akan bergabung dengan provinsi lain.
Muchlis juga menambahkan bahwa proses rekrutmen dan seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) telah selesai. Saat ini pihaknya tinggal menunggu keputusan resmi dari pusat sebelum para PHD melakukan pelunasan dan mengikuti pendidikan serta pelatihan di embarkasi bersama petugas kloter.
Terkait pembiayaan domestik, Muchlis mengakui masih dilakukan koordinasi intensif dengan pemerintah daerah. Ia menyebutkan bahwa Gubernur Sulawesi Tengah telah berkomitmen mengupayakan dukungan anggaran meskipun tidak sepenuhnya.
“Pembiayaan domestik mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025, di mana biaya transportasi dari daerah asal ke embarkasi dapat ditanggung APBD. Jika tidak mencukupi, barulah dibebankan kepada Jemaah,” jelasnya.
Ia berharap dukungan penuh dari pemerintah daerah dan DPRD agar pembiayaan domestik dapat dicukupkan sehingga tidak memberatkan Jemaah haji Sulawesi Tengah. (**)
