ELSINDO, PALU– Kasus dugaan pelanggaran berat yang melibatkan pejabat eselon III dari Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Morowali Utara kini tengah memasuki tahap investigasi. Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kemenag Sulawesi Tengah, Ulyas Taha, memastikan pihaknya telah bergerak cepat dengan membentuk tim khusus untuk menangani masalah ini.
Ulyas mengungkapkan, tim tersebut dipimpin oleh Kepala Bidang Pendidikan Madrasah Kanwil Kemenag Sulteng, Dr. Kiflin Padjala, bersama tiga pegawai lainnya. Tim ini bertugas mengumpulkan data dan informasi di lapangan guna memastikan langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil.
“Kami telah membentuk tim yang diketuai oleh Dr. Kiflin Padjala untuk mengumpulkan semua bukti yang diperlukan. Setelah data terkumpul, kami akan segera mengambil tindakan tegas, termasuk kemungkinan pemberian sanksi,” tegas Ulyas dalam keterangannya.
Kasus ini mencuat setelah pejabat Kemenag Morowali Utara diduga terlibat dalam tindakan asusila dengan seorang pegawai honorer di KUA Lembo, Kabupaten Morowali Utara. Insiden tersebut terjadi di sebuah kamar di Beteleme, di mana warga menemukan pejabat tersebut bersama seorang perempuan dalam situasi yang tidak pantas.
Menurut laporan warga, perempuan yang diketahui berinisial RR tersebut kerap terlihat bersama pejabat Kemenag itu, bahkan sering berada di kantor KUA pada malam hari. Dugaan adanya hubungan khusus antara keduanya telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
Warga meminta agar Kakanwil Kemenag Sulteng mengambil tindakan tegas terhadap pejabat yang diduga terlibat dalam skandal tersebut. “Kami berharap Kakanwil segera mencopot Kakankemenag Morut agar integritas institusi Kemenag tidak tercoreng oleh perilaku oknum-oknum seperti ini,” tegas seorang warga.
Saat ini, tim investigasi terus bekerja di lapangan untuk mengumpulkan semua bukti sebelum langkah hukum dan disipliner lebih lanjut diambil oleh Kemenag Sulteng.
Kasus ini menjadi sorotan publik, mengingat pentingnya menjaga kredibilitas dan integritas lembaga pemerintah, terutama yang terkait dengan pelayanan publik dan agama. (**)
