• dinas pangan

Kemendikbudristek Dorong Provinsi Sulteng dan Maluku Bentuk Satgas-TPPK

Kemendikbudristek
Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud Ristek Dikti RI, Rusprita Putri Utami, saat menyampaikan sambutan secara daring di kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penguatan Karakter bersama Ekosistem Pendidikan Tahap I, Kamis, 7 Maret 2024. (FOTO:FADEL)

ELSINDO, PALUKemendikbudristek melalui Pusat Penguatan Karakter (Puspeka), menggelar Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) Penguatan Karakter bersama Ekosistem Pendidikan Tahap I, di salah satu Hotel di Kota Palu, Kamis, 7 Maret 2024.

Kegiatan itu diselenggarakan selama tiga hari, secara luring maupun daring, di dua tempat berbeda yakni di Kota Ambon, Provinsi Maluku dan di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah.

Kegiatan ini dibuka dari Kota Ambon, Provinsi Maluku, oleh Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud Ristek Dikti RI, Rusprita Putri Utami. Khusus wilayah Provinsi Sulteng mengikuti acara pembukaan itu secara daring.

Adapun peserta kegiatan Penguatan Karakter bersama Ekosistem Pendidikan Tahap I, dihadiri oleh sejumlah pejabat perwakilan dari Dinas Pendidikan Provinsi Sulteng dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab/Kota se-Sulteng.

Kepala Pusat Penguatan Karakter Kemendikbud Ristek Dikti RI, Rusprita Putri Utami mengungkapkan, kegiatan ini diselenggarakan membahas tentang isu-isu terkait penguatan karakter.

“Jika berbicara tentang karakter proses pendidikan tidak hanya bertujuan, menghasilkan anak-anak Indonesia yang pintar atau cerdas, tetapi juga harus memiliki karakter yang kuat,” kata Rusprita.

Rusprita mengatakan, pusat penguatan karakter saat ini mengemban mandat utama adalah, penguatan karakter profil pancasila, sebagai mana ini menjadi visi dari Kemendikbud Ristek Dikti, dan tertuang dari rencana strategis.

“Kemudian mandat kedua, pencegahan isu kekerasan, dan ketiga bagaimana mewujudkan pendidikan inklusif dan kebhinekaan. Jika berbicara pendidikan karakter, kita tidak bisa hanya melepaskan tanggungjawab kepada pihak sekolah yakni guru, tetapi juga harus ada kolaborasi seluruh pihak terutama pemerintah daerah bahkan unsur masyarakat, dalam hal ini pihak orangtua,” katanya.

Kata Rusprita, bedasarkan hasil rapor pendidikan di Maluku dan Sulteng tahun 2022, untuk indikator karakter awalnya masih masuk berkembang, tetapi di tahun 2023 sudah masuk kategori bebudaya.

“Artinya bahwa peserta didik sudah mengetahui nilai-nilai karakter pancasila, sudah mulai mengimplementasikan secara konsisten, hal ini merupakan prestasi baik,” katanya.

Kemudian, kata Rusprita, jika melihat iklim inklusifitas di provinsi Maluku dan Sulteng, juga mengalami peningkatan yang awalnya adalah level berkembang, menjadi akomodatif. Artinya dunia pendidikan di Maluku dan Sulteng, sudah menyediakan layanan yang ramah terutama bagi anak-anak disabilitas dan juga cerdas bakat dan istimewa.

Sementara itu, lanjut Rusprita, iklim keamaan sekolah di Maluku dan Sulteng, juga sudah masuk kategori aman, artinya lingkungan pendidikan di Maluku dan Sulteng sudah cukup kondusif.

“Jadi angka kekerasan yang terjadi mungkin tidak terlalu signifikan atau mungkin sangat minim, tetapi upaya-upaya pencegahan tetap harus dilakukan,” ucapnya.

Bicara tentang kekerasan, kata Rusprita, Puspeka menjadi satker yang menginisiasi sebuah regulasi yang baru dikeluarkan Agustus di tahun 2023, dan masuk di dalam kebijakan merdeka belajar episode 25 yakni terkait Permendikbud Ristek 46 tahun 2023, tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan.

“Salah satu yang diatur dalam aturan tersebut adalah, pencegahan dalam aspek tata kelola, salah satu hal yang diatur adalah seluruh pemerintah daerah wajib membuat Satuan Tugas (Satgas) pencegahan penanganan kekerasan baik di level provinsi, kabupaten dan kota,” ungkapnya.

Kemudian, kata dia, seluruh satuan pendidikan juga wajib untuk membentuk tim yang disebut dengan Tim Pencegahan Penanganan Kekerasan (TPPK). Secara data bisa dipantau progres pembentukan satgas dan juga TPPK, melalui sebuah portal dan bisa diakses melalui laman merdekadarikekerasan.go.id.

“Terlihat dari laman tersebut bahwa untuk provinsi Maluku sudah 44,19 persen satuan pendidikan mulai dari jenjanh Paud sampai dengan SMA/SMK, sudah memiliki TPPK, jadi masih ada sekitar 56 persen yang belum membentuk TPPK, sedangkan untuk satgas baru 18,18 persen, atau dua kab/kota sudah memiliki satgas, sehingga ada 9 yang belum memiliki satgas penanganan kekerasan, di level provinsi sepertinya belum terbentuk atau sudah terbentuk tapi belum dilaporkan,” katanya.

Sementara di provinsi Sulteng, Rusprita mengatakan, saat ini pembentukan TPPK sudah mencapai 82 persen, sedangkan untuk satgas mencapai 15,38 persen, jadi dua dari Kab/Kota sudah membentuk satgas penanganan kekerasan, dimana jumlah Kab/Kota di Sulteng sebanyak 13.

“Tentu kami berharap peserta yang hadir hari ini, bisa mendorong pembentukan satgas dan TPPK, karena inilah yang menjadi garda terdepan untuk melakukan upaya-upaya pencegahan dan penanganan kasus kekerasan. Sebab jika ada kasus kekerasan, bisa direspon dengan cepat dan bisa ditangani sebaik-sebaiknya dengan prinsip keberpihakan kepada korban,” pungkasnya.

Kegiatan itu dihadiri oleh sejumlah narasumber diantaranya dari Puspeka Kemendikbud Ristek dan Kadis Pendidikan Provinsi Sulteng, Yudiawati Vidiana. (del)