ELSINDO, BANDUNG– Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, H. Muhamad Arus Abdul Karim, turut menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat DPRD Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025 yang digelar di Gedung Sate, Kantor Gubernur Provinsi Jawa Barat, Bandung.
Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari, dari Senin hingga Rabu (5–7 Mei 2025), menjadi ajang pertemuan puluhan Ketua DPRD dari seluruh provinsi di Indonesia. Munas ini juga dihadiri sejumlah tokoh penting, di antaranya Direktur Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah Kementerian Dalam Negeri, Drs. Andi Bataralifu, M.Si, Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi, SH, serta Ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019–2024 Drs. H. Khoirudin, M.Si, yang juga Ketua ADPSI sebelumnya.
Dalam Munas tersebut, dilakukan pemilihan Ketua ADPSI dan Ketua ASDEPSI periode 2025–2029 secara aklamasi. Hasilnya, Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Buky Wibawa Karya Guna, M.Si, terpilih sebagai Ketua ADPSI yang baru.
Dalam sambutannya, Buky menyampaikan komitmennya untuk memperkuat sinergi antarlembaga legislatif di tingkat provinsi serta menjembatani kepentingan pusat dan daerah guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan. Ia juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan oleh para Ketua DPRD dari 38 provinsi se-Indonesia.
“Melalui ADPSI, kita akan bekerja secara kolaboratif memperjuangkan aspirasi publik dari seluruh wilayah. Saya berharap komunikasi intensif antaranggota, baik formal maupun non-formal, terus terjaga. Komunikasi memang tidak memenangkan peperangan, tetapi tanpa komunikasi, peperangan tidak akan pernah dimenangkan,” ujar Buky dalam pidatonya.
Sementara itu, Gubernur Jawa Barat H. Dedi Mulyadi menegaskan bahwa forum ADPSI bukan sekadar ajang seremonial, melainkan ruang strategis bagi para Ketua DPRD sebagai ujung tombak demokrasi daerah untuk bertukar gagasan tanpa sekat birokrasi.
Dedi juga menyoroti persoalan regulasi penganggaran DPRD yang dinilai belum fleksibel. Ia berencana mengirimkan surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta penyesuaian regulasi tersebut.
“Kita butuh fleksibilitas dalam penganggaran agar dana benar-benar bisa dialokasikan ke program yang menyentuh masyarakat, bukan sekadar memenuhi formalitas administrasi,” tegasnya.(**)
