ELSINDO, PALU– Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng), H. Mohammad Arus Abdul Karim, memimpin langsung Rapat Paripurna penyampaian rekomendasi DPRD terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Tengah Tahun 2024. Rapat tersebut digelar di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Jalan Moh. Yamin, Kota Palu, Rabu (21/5/2025).
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Sulteng menegaskan bahwa penyampaian rekomendasi merupakan bagian penting dari fungsi pengawasan DPRD. Selain pembentukan peraturan daerah, fungsi pengawasan dianggap sebagai instrumen strategis dalam menjamin tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.
“Sebagaimana diatur dalam Pasal 20 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 dan Pasal 77 Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2024, rekomendasi DPRD menjadi acuan penting dalam penyusunan perencanaan, penganggaran, dan perumusan kebijakan daerah ke depan,” ujar politisi senior Partai Golkar tersebut.
Ia juga menekankan bahwa rekomendasi yang diberikan DPRD tidak sekadar bersifat administratif, tetapi merupakan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja pemerintah daerah. Hal ini, kata dia, penting untuk mendorong efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Rapat paripurna ini turut dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sekretaris Daerah Novalina, serta jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dalam forum tersebut, Pansus LKPJ melalui juru bicaranya, Rahmawati M. Nur, S.Ag., menyampaikan laporan yang berisi berbagai catatan kritis, antara lain terkait pengelolaan anggaran, kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), hingga pelayanan di sektor pendidikan dan kesehatan.
Rekomendasi DPRD, sebagaimana tertuang dalam laporan pansus, menjadi cerminan aspirasi dan kepedulian terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik. DPRD berharap agar pemerintah provinsi benar-benar menindaklanjuti masukan tersebut dalam program dan kebijakan selanjutnya.
Rapat berlangsung dengan tertib dan produktif, serta menunjukkan kepemimpinan Mohammad Arus Abdul Karim yang dinilai tegas dan konstruktif dalam mengawal jalannya pemerintahan daerah secara transparan dan bertanggung jawab.(**)
