ELSINDO, BALI– Komisi III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) melakukan kunjungan koordinasi dan komunikasi ke Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPR-Perkim) Provinsi Bali, Kamis (2/7/2026). Kunjungan ini bertujuan mempelajari konsep pembangunan fasilitas pemerintah yang mengintegrasikan nilai budaya dan kearifan lokal.
Rombongan dipimpin Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Hj. Arnila Moh. Ali, didampingi Ketua Komisi III Dandy Adi Prabowo serta sejumlah anggota Komisi III. Mereka diterima Kepala Bidang Bina Konstruksi Dinas PUPR-Perkim Bali, Ida Bagus Oka Iswara Budi Utama, bersama jajaran.
Dalam pertemuan tersebut, Komisi III mempelajari kebijakan Pemerintah Provinsi Bali dalam menerapkan filosofi arsitektur tradisional pada bangunan pemerintah modern tanpa mengabaikan aspek fungsi, keselamatan, dan kualitas konstruksi.
Selain itu, dibahas pentingnya regulasi yang mengatur penggunaan ornamen dan elemen arsitektur berciri khas daerah pada bangunan pemerintah sebagai upaya menjaga identitas budaya.
Komisi III juga menyoroti perlunya pelibatan budayawan, tokoh adat, dan para pemangku kepentingan sejak tahap perencanaan agar nilai budaya yang diterapkan benar-benar mencerminkan filosofi daerah, bukan sekadar menjadi hiasan bangunan.
Wakil Ketua I DPRD Sulteng, Hj. Arnila Moh. Ali, mengatakan pembangunan tidak hanya berorientasi pada penyediaan infrastruktur, tetapi juga harus menjaga identitas dan warisan budaya masyarakat.
“Melalui kunjungan ini kami berharap Sulawesi Tengah dapat memperkuat sinkronisasi regulasi antara pembangunan gedung dan perlindungan kebudayaan, sehingga setiap pembangunan memiliki landasan hukum yang kuat sekaligus mampu mengangkat nilai-nilai budaya lokal,” ujarnya.
Menurut Arnila, penerapan ornamen dan motif khas Sulawesi Tengah pada fasilitas pemerintah juga dapat menjadi simbol penghormatan terhadap budaya sekaligus media edukasi bagi generasi muda agar mencintai warisan leluhur.
Kegiatan ditutup dengan sesi foto bersama sebagai simbol sinergi antara DPRD Sulteng dan Pemerintah Provinsi Bali dalam mewujudkan pembangunan yang berwawasan budaya.(**)
