ELSINDO, POSO- Konflik lahan antara petani Lore Bersaudara dan Badan Bank Tanah (PT BBT) mendapat perhatian serius Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. Saat berdialog langsung dengan warga Desa Watutau, Kecamatan Lore Peore, Minggu (21/12/2025), Gubernur berjanji akan menyampaikan persoalan tersebut langsung kepada Presiden Republik Indonesia.
Menurut Gubernur, konflik agraria yang terjadi berpotensi menimbulkan ketidakadilan jika tidak ditangani secara hati-hati dan berpihak kepada rakyat. Ia menegaskan keyakinannya bahwa pemerintah pusat, khususnya Presiden, memiliki komitmen kuat dalam melindungi masyarakat kecil.
“Saya berani berdiri di sini karena saya tahu Presiden berpihak kepada rakyat. Kalau beliau melihat langsung kondisi ini, saya yakin akan tergerak,” ujarnya di hadapan warga.
Gubernur menjelaskan, konsep Bank Tanah sejatinya bertujuan mencegah penguasaan tanah negara oleh spekulan dan pengusaha besar. Namun, prinsip tersebut tidak boleh mengabaikan realitas di lapangan, terutama jika lahan telah dikelola masyarakat secara turun-temurun sebagai sumber penghidupan.
Ia juga mencontohkan praktik pengakuan lahan kolektif dan padang penggembalaan masyarakat adat di wilayah lain Sulawesi Tengah yang selama ini mendapat perlindungan negara.
Sementara itu, Ketua Harian Satuan Tugas Penyelesaian Konflik Agraria (Satgas PKA) Sulawesi Tengah, Eva Susanti Bande, menegaskan bahwa kehadiran Gubernur bersama Satgas PKA merupakan bukti nyata kehadiran negara dalam mencegah eskalasi konflik agraria.
Satgas PKA meminta agar seluruh aktivitas pematokan dan tindakan intimidasi di lapangan dihentikan sementara hingga proses pendataan subjek dan objek lahan diselesaikan secara menyeluruh dan adil.
Pendampingan hukum dan administrasi akan terus dilakukan demi pemulihan hak-hak petani Lore Bersaudara sesuai prinsip keadilan agraria. (**)
