ELSINDO, PALU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palu menggelar Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka mengevaluasi jalannya pemilihan wali kota dan wakil wali kota (Pilwakot) Palu Tahun 2024, Rabu, 19 Februari 2025.
Ketua KPU Kota Palu, Idrus, menyampaikan berbagai hal terkait tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024. Ia mengaku bahwa ada keterbatasan biaya dan waktu dalam kegiatan sosialisasi yang sedang berlangsung.
“Sehingga KPU hanya bisa berperan sebagai fasilitator tanpa dapat memberikan bantuan lebih lanjut. Kami sering didatangi oleh berbagai pihak yang meminta dukungan, tetapi kami tidak bisa memberikan keputusan tanpa petunjuk yang jelas. Semua harus berjalan sesuai prosedur dan regulasi yang ada,” katanya.
Selain itu, Idrus juga menyoroti pentingnya efisiensi dalam pelaksanaan tahapan Pilkada. Menurutnya, peran media dalam menyajikan informasi yang akurat dan objektif terkait dinamika politik dan respons masyarakat terhadap para kandidat. Idrus juga menyinggung evaluasi terhadap program-program yang telah dijalankan dalam empat tahun terakhir.
“Apakah kita memiliki cukup waktu untuk melaksanakannya? Apakah tahapannya sudah cukup matang? Apakah biayanya mencukupi dan sudah terealisasi dengan baik? Semua ini harus kita pertimbangkan dengan matang agar proses berjalan optimal,” ujarnya.
“Apakah program yang sudah dijalankan benar-benar tepat sasaran? Apakah kita telah melihat keterlibatan lintas organisasi? Apakah program ini telah memberikan keadilan bagi semua pihak, termasuk perempuan dan kelompok usaha kecil? Ini semua harus menjadi perhatian kita ke depan,” ujarnya menambahkan.
Dalam aspek penyelenggaraan Pilkada, Idrus menjelaskan bahwa terdapat dua tahapan utama, yakni perencanaan dan penyelenggaraan. Idrus juga menegaskan bahwa memilih adalah hak, bukan kewajiban. Lanjut dia, saat ini pihaknya baru saja menyelesaikan tahapan perencanaan dan pembiayaan yang bersumber dari APBN maupun APBD.
“Jika ada masyarakat yang tidak datang ke TPS, itu adalah keputusan mereka. KPU telah menjalankan sosialisasi secara menyeluruh dan memastikan bahwa semua tahapan telah tersampaikan kepada publik,” terangnya.
Di akhir pertemuan, Idrus berharap bahwa diskusi yang berlangsung dapat memberikan wawasan lebih baik tentang tahapan politik dan kebijakan yang akan datang. Sementara kegiatan FGD menghadirkan sejumlah narasumber, masing-masing menyampaikan materi terkait tahapan dan non tahapan, serta terkait kelembagaan. (FA)
