LHP BPK Soroti Tambang dan Lingkungan, Wagub Sulteng: 60 Hari Harus Tuntas

ELSINDO, PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Semester II Tahun 2025 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (28/1/2025).

LHP tersebut merupakan hasil pemeriksaan kepatuhan pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan atas kegiatan usaha pertambangan pada Tahun Anggaran 2023 hingga Triwulan III Tahun 2025. Dalam laporannya, BPK mengungkap 11 temuan pemeriksaan yang dikelompokkan ke dalam tiga klaster utama.

Klaster pertama terkait kelemahan perizinan berusaha dan/atau persetujuan lingkungan serta penggunaan kawasan hutan. Klaster kedua menyangkut pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup serta penggunaan kawasan hutan. Sementara klaster ketiga menyoroti penegakan hukum lingkungan hidup dan penggunaan kawasan hutan atas pelanggaran ketentuan.

Menanggapi temuan tersebut, Wakil Gubernur Reny menegaskan bahwa meskipun kewenangan perizinan pertambangan saat ini berada di pemerintah pusat, pemerintah daerah tetap memiliki peran strategis dalam pengawasan.

“Potensi ekonomi sektor pertambangan di Sulawesi Tengah sangat besar. Namun tanpa pengawasan yang kuat dan berkelanjutan, aktivitas pertambangan berisiko melanggar ketentuan, merusak lingkungan, bahkan mengancam keselamatan masyarakat,” tegas Reny dalam sambutannya.

Ia juga menyoroti keterbatasan jumlah inspektur tambang dan sumber daya manusia teknis di Dinas ESDM, khususnya yang memiliki kompetensi dalam evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB). Kondisi ini, menurutnya, menjadi tantangan serius yang harus segera mendapatkan perhatian bersama.

Sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan, Wakil Gubernur secara tegas memerintahkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk segera menindaklanjuti rekomendasi BPK.

“Saya telah memerintahkan OPD terkait agar setiap rekomendasi BPK-RI ditindaklanjuti dan diselesaikan paling lambat 60 hari. Ini adalah komitmen kita bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan,” pungkasnya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua III DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Ambo Dalle, Plt. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Drs. M. Muchlis, Plt. Kepala Dinas Kehutanan Susanto Wibowo, S.Hut, serta para kepala OPD dan pemangku kepentingan terkait lainnya. (**)