ELSINDO, PALU– Komisi IV DPRD Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) menggelar rapat dengar pendapat (RDP) mengenai mutu pendidikan di Sulteng.
RDP yang digelar di Ruang sidang utama itu mengahdirkan Bupati, DPRD Kabupaten, Perguruan Tinggi, dan beberapa OPD terkait di Sulteng, Rabu, 24 Mei 2023.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi IV DPRD Sulteng Dr. Ir. Alimuddin Paada, MS dan didampingi Oleh Ketua Komisi III Sony Tanra, ST dan beberapa Anggota Komisi IV Lainnya yaitu Dr. I Nyoman Slamet, S.Pd.,M.Si, Ibrahim A Hafid, Rahmawati, Fatimatih HI. Moh Amin Lasawedi, M.Si.
Dalam rapat tersebut Ketua Komisi IV menyampaikan bahwa menurut data yang ada mutu pendidikan di Sulteng sangat rendah yaitu urutan ke 5 dari bawah atau urutan ke 29 dari 34 Provinsi.
“Dengan adanya data ini membuat kami tergerak untuk memperbaiki mutu pendidika sehingga diharapkan melalui rapat ini bisa terang menderang apa yang menyebabkan mutu pendidikan kita sangatlah rendah,” katanya.
Padahal kata dia, dana pendidikan kita dialokasikan sebesar 20% dari APBD sehingga hal ini perlu menjadi bahan evaluasi dan perhatian kami DPRD Sulteng.
Pada kesempatan itu juga Sony Tanra menyampaikan bahw mutu pendidikan sangatlah penting karena sebagai faktor majunya sebuah daerah.
“Daerah bisa maju kalau dimulai dengan SDM yang bagus dan bermutu, SDM yang bermutu dilihat dari pendidikan,” ujarnya politisi Nasdem itu.
Ia menambahkan bahwa Dalam LKPJ Sulteng disini mencantumkan Penduduk Sulteng 3.740.900 juta. Tidak sekolah 635.590 atau jika dipersenkan 20,66%.
Sedang yang belum sekolah, belum tamat sd 12,25%, yang tamat sd, 24,53%, yang tamat sltp/smp 14.44%, sehingga jika dijumlah yang tidak sekolah, tamat sd dan tamat smp yaitu sebesar 71,88%.
“Artinya penduduk Sulteng yang terbanyak yaitu tidak sekolah dan tamat smp sehingga ini mungkin yang merupakan faktor mutu pendidikan atau SDM kita masih jauh dari harapan,” katanya.
Ia menduga Ini iyang menjadikan banyaknya penganguran karena SDM kita tidak terserap berlebihan karena investasi mensyaratkan harus mempunyai ijazah sma.
Sehingga Sesuai data yang ada bahwa 1,9 Triliun perputaran uang untuk tenaga kerja dan logistik 70% bahkan lari ke Sulawesi Selatan dan Sulawesi tenggara.
Padah pertumbuhan ekonomi kita terbesar ke 2 yakni sebesar 15% tapi akhirnya pendapatan itu keluar dari Sulteng karena SDM kita tidak terserap.
Ia juga menambahkan bahwa Provinsi itu tidak bisa lepas tangan apalagi IPM itu bukan diukur perkabupaten tapi Perprovinsi jika ini tidak diselsailakan maka jangan harap IPM dan Mutu Pendidikan kita akan naik
“Harus bekerjasama dalam peningktan SDM apalagi yang tamat SD, SMP harus diselesaikan jika Perlu ada bantuan beasiswa, namun sayang beasiswa di Sulteng sangat kecil sekali yakni 2.500.000 ini artinya tidak ada politcal will dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten dalam upaya peningkatan SDM kita,” katanya.
“Padahal anggaran Pendidikan dari Pusat hinga kabupten dipatok sebesar 20% namun hasilnya mutu pendidikan kita masih jauh dari harapan,” sebutnya.
Ia juga menilai bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan ternyata sekolah Swasta juga ikut berperan sampai kedesa desa namajn swasta ini tidak dibantu oleh bosda padahala swasta juga berperan dalam memingkatkan mutu pendidikan
Olehnya ia berharap semua permasalahan yang menyangkut mutu pendidikan perlu untuk kita ketahui bersama sebab sepanjang kita tidak mempunyai data dan political will maka mutu pendidikan dan IPM Sulawesi tengah tetap akan begitu saja
Ia berharap gubernur sebagai lini sektor atau pemerintah provinsi harus kerjasama bersama bupati, perguruan tinggi dan bersama OPD lainnya untuk membicarakan mengenai hal ini sehingga dapat dicarikan solusi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan dan IPM.
Senada dengan itu I Nyomana Slamet juga menyampaikan bahwa mutu pendidikan juga dipengaruhi oleh pemerataan pendidikan.
“Pemerataan pendidikan tidak hanya di kota kota saja, sehingga alasan kami mengundang agar sama sama mencari solusi dan kritik
sebab dengan data yang ada Ini menjadi cambuk dan menjadi perhatian kita,” ujarnya.
“Hari ini kita mencari informasi yang benar apakah ketika kita dengar di media mutu pendidikan kita rendah kemudian kita diam. Olehnya tujuan kita dalam rapat dengar pendapat itu untuk mencari solusi dan data agar diberitahukan kepada kami sebagai anggota DPRD sehingga apa yang menjadi arah kebijakan kita dalam meningkatkan mutu pendidikan bisa kita susun bersama,” tukasnya.(**)
