Oleh: N. Muhammadong
Perut Sumatra digunduli,
banjir datang menggulung.
Puluhan kabupaten terseret arus,
ribuan nyawa melayang,
Ratusan hilang tanpa nama,
menjadi angka dingin
dalam laporan.
Bandang menyapu segalanya:
listrik, jaringan, makanan,
hingga jalan pulang.
Di Aceh Tamiang,
bau bangkai bercampur lumpur
menyergap udara kota.
Ketika itu tak ada posko,
tak ada tenda.
Mereka mengemis,
di tanah sendiri.
Di tengah banjir,
ada yang sibuk
menyelamatkan citra.
Kamera, baju anti peluru,
dan beras dipikul,
lebih siap daripada
hati nurani.
Ada pimpinan menyerah.
Ada pula pergi umrah,
meninggalkan rakyat
menggigil kelaparan, dan
terbenam lumpur.
Sinyal darurat pun dipelintir
petinggi penanggulangan:
“itu hanya mencekam di medsos”,
Derita semakin menumpuk,
ketika negara tetap menolak
sebagai bencana nasional.
Tanah Sumatra,
kini kehilangan nyawa.
Ia tak lagi agraria,
tak lagi hutan rakyat.
Di atas izin dan konsesi,
hutan dikorbankan,
rakyat ditinggalkan.
Air pun tak punya
tempat pulang,
selain ke rumah manusia.
Sumatra tenggelam
bukan oleh air semata.
Tapi oleh kebijakan yang
tak bernurani.
Oleh hulu oligarki yang
merayakan laba,
di atas rimba
yang kehilangan akar.
