ELSINDO, PALU- Ketua Panitia Khusus (Pansus) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DPRD Sulteng, Yus Mangun, SE, memberikan kritik tajam terhadap konsep Rancangan Awal (Ranwal) RPJPD Provinsi Sulteng 2025–2029 yang dipaparkan oleh Kepala Bappeda Sulteng, Ir. Cristina Sandra Tubondo, MT. Dalam rapat kerja bersama OPD terkait yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng pada 15 Mei 2025, Yus menilai ada sejumlah hal krusial yang luput dari perhatian, khususnya terkait penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan ekspor daerah.
“Menurut saya, ada yang kurang tersentuh dari Ranwal RPJPD kita ini, padahal sangat urgen, yakni peningkatan SDM aparatur dari segala bidang dan infrastruktur yang menyertainya,” tegas politisi Partai Golkar itu.
Yus menyoroti bahwa salah satu program unggulan gubernur, yaitu “Berani Sehat,” akan sulit tercapai jika tenaga medis, khususnya dokter spesialis, masih terbatas. Ia menyayangkan belum adanya satu pun doktor pertambangan di daerah yang kaya tambang seperti Sulteng. Bahkan, di tengah potensi kelautan yang besar, Sulteng belum memiliki ahli hukum laut.
“Tambang kita melimpah, tapi tidak punya satu pun doktor tambang. Laut kita salah satu yang terpanjang di Indonesia, tapi tidak ada ahli hukum laut. Ini ironis,” ujarnya.
Yus mengusulkan agar pemberian beasiswa tidak hanya terbatas pada jenjang S1, tetapi juga didorong hingga S2 dan S3. Menurutnya, peningkatan kapasitas SDM harus ditopang dengan pembangunan infrastruktur pendukung, seperti penyediaan rumah dinas dan fasilitas kerja bagi tenaga ahli yang kembali mengabdi di daerah.
“Kalau ada dokter ahli, Pemda harus siapkan rumah dan fasilitas lainnya. Mereka sekolah mahal. Kalau kita tidak siapkan, mereka bisa lari ke tempat lain,” jelasnya.
Selain isu SDM, Yus juga menyoroti rendahnya nilai ekspor Sulteng. Ia mengkritik stagnasi distribusi komoditas daerah yang tidak menembus pasar nasional maupun internasional.
“Istilahnya komoditas kita cuma berputar-putar di Talise. Bagaimana bisa meningkatkan ekspor kalau begini caranya?” katanya dengan nada menyindir.
Rapat kerja tersebut dihadiri oleh hampir seluruh anggota Pansus, antara lain Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., MH, Hidayat Pakamundi, SE, Ronald Gulla, ST, Hj. Zalzulmida A. Djanggola, Baharuddin Sapi’i, SP, Faisal Alatas, SH, Drs. H. Suardi, Sadat Anwar Bahalia, SHI, MH, serta sejumlah pejabat eksekutif seperti Sekprov Sulteng Dra. Novalina, MM, Asisten II Bidang Pembangunan, dan instansi teknis terkait seperti Bappeda, Badan Pendapatan Daerah, BPKAD, serta Biro Hukum Pemprov Sulteng.
Dalam sesi tanggapan, sejumlah anggota Pansus turut menyampaikan pandangan kritis terhadap Ranwal RPJPD tersebut. Wiwik Jumatul Rofi’ah, misalnya, menekankan pentingnya fokus terhadap tiga pilar utama dari sembilan program BERANI yang menjadi visi gubernur, yaitu BERANI Cerdas, BERANI Sehat, dan BERANI Sejahtera.
Sementara itu, Yus Mangun juga menyoroti hambatan regulasi dalam mendukung pembangunan infrastruktur pertanian. Ia menilai, visi “BERANI Panen Raya” akan sulit terwujud jika regulasi tidak memberi ruang bagi anggota DPRD untuk merealisasikan program jalan usaha tani dan jalan kantong produksi melalui Pokok Pikiran (Pokir) mereka.
“Kami berharap ada diskresi dari BPK RI untuk menyesuaikan aturan yang saat ini justru menghambat peningkatan pendapatan petani,” ujarnya.
Rapat ditutup dengan tanggapan balik dari Kepala Bappeda Sulteng, Ir. Cristina Sandra Tubondo, yang menjawab satu per satu masukan dan pertanyaan dari para anggota Pansus. Diskusi yang berlangsung dinamis ini diharapkan menjadi pijakan penting dalam penyempurnaan dokumen RPJPD agar lebih relevan dengan kebutuhan strategis daerah.(**)
