ELSINDO, JAKARTA- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit Tahun Anggaran 2026. Kegiatan yang berlangsung di Maia Hotel Jakarta, Senin (24/11/2025) ini menjadi langkah strategis memperkuat kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah.
Rakor tersebut bertujuan menyelaraskan kebijakan nasional dan daerah agar pemanfaatan DBH Sawit berjalan tepat sasaran, khususnya dalam mendukung pelayanan dasar dan pembangunan di wilayah penghasil.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari kementerian teknis, yakni Winardito dari Ditjen Keuangan Daerah Kemendagri, Ganjar Prihatmoko dari Kementerian Keuangan, serta Muh. Taufik dari Kementerian Pekerjaan Umum. Peserta rakor terdiri dari Sekretaris Daerah kabupaten/kota, Kepala BPKAD se-Sulawesi Tengah, perwakilan Bappeda dan Bapenda, serta Kasubbag Manajemen Anggaran BPKAD Sulteng Farhan Mascatty, SE, yang mewakili Kepala BPKAD Provinsi.
Rakor dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan dan Kesra, Dr. Rohani Mastura, M.Si, mewakili Gubernur Sulawesi Tengah. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi lintas daerah menyikapi dinamika kebijakan DBH Sawit yang terus berkembang.
“DBH Sawit merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas fiskal wilayah penghasil. Karena itu, perencanaannya harus terarah dan berbasis data,” tegas Rohani.
Melalui rakor ini, Pemprov Sulteng berharap seluruh daerah memiliki pemahaman yang sama dalam mengelola DBH Sawit secara efektif, transparan, dan berkelanjutan pada tahun anggaran 2026. (**)
