ELSINDO, PALU – Di tengah tantangan perekonomian nasional yang belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah tampil aktif memperluas perlindungan sosial bagi pekerja berpenghasilan rendah dan sektor informal melalui program Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ).
Berkolaborasi dengan BPJS Ketenagakerjaan, Pemprov Sulteng meluncurkan Program UCJ Tahun 2025 yang menyasar 62.969 pekerja rentan, meliputi petani, nelayan, pedagang kecil, hingga pekerja informal lainnya. Program ini diresmikan langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah Dr. H. Anwar Hafid, M.Si dalam Rapat Kerja Daerah di Kabupaten Tojo Una-Una, Jumat (14/11/2025).
Langkah strategis Pemprov Sulteng ini menempatkan Sulawesi Tengah pada peringkat 18 dari 38 provinsi secara nasional, dengan kontribusi 1,26 persen terhadap capaian nasional Universal Coverage Jamsostek, berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Sulawesi Maluku per 12 November 2025.
Atas komitmen tersebut, Pemprov Sulteng menerima Piagam Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai bentuk apresiasi atas kepedulian pemerintah daerah dalam melindungi pekerja rentan.
Gubernur Anwar Hafid menegaskan, pencapaian UCJ menjadi salah satu prioritas utama melalui program Berani Sejahtera, dengan target ambisius 71 persen pekerja di Sulawesi Tengah terlindungi jaminan sosial ketenagakerjaan.
“Pemprov Sulteng berkomitmen mendorong Universal Coverage Jamsostek hingga mencapai 71 persen. Ini penting agar pekerja dapat bekerja dengan aman dan nyaman, serta terlindungi dari risiko sosial ekonomi,” tegas Anwar Hafid saat membuka Rapat Koordinasi Bidang Produk Hukum Daerah se-Provinsi Sulawesi Tengah di Palu, Jumat (21/11/2025).
Hingga 2025, tercatat 289.968 tenaga kerja di Sulawesi Tengah telah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan, termasuk 62.969 pekerja rentan yang iurannya didanai melalui APBD Provinsi.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sulteng, Lucky Julianto, menyebut perlindungan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan merupakan wujud nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan masyarakat.
“Komitmen pemerintah daerah terus meningkat. Semakin banyak pekerja rentan yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Kami siap bersinergi mewujudkan Universal Coverage Jamsostek yang inklusif dan merata,” ujar Lucky.
Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan juga terus memperluas literasi jaminan sosial bagi pekerja informal agar memahami hak dan manfaat perlindungan ketenagakerjaan, sekaligus memperkuat regulasi daerah untuk mendukung perluasan kepesertaan.
“Kami ingin memastikan seluruh pekerja, tanpa memandang status kerja, mendapatkan perlindungan negara melalui BPJS Ketenagakerjaan,” tegasnya.
Untuk mendukung target UCJ 71 persen, BPJS Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah memperkuat layanan melalui 8 kantor cabang, 5 unit layanan, 47 PLKK, dan 149 Agen Perisai yang tersebar di seluruh wilayah. (**)
