ELSINDO,PALU– Gubernur Sulteng, Anwar Hafid menegaskan pentingnya perencanaan berbasis data yang wajib diterapkan seluruh perangkat daerah mulai tahun ini. Penegasan tersebut disampaikan saat penandatanganan kinerja Seratus Hari Kerja Kepala OPD lingkup provinsi berdasarkan pakta integritas, di Halaman Kantor Gubernur, Jumat (20/2).
Menurut Gubernur, selama ini perencanaan pembangunan daerah belum sepenuhnya tepat sasaran karena masih diwarnai bias akibat data yang tidak lengkap.
“Kita harus akui bahwa perencanaan daerah ini belum sepenuhnya tepat sasaran. Masih banyak yang bias. Disebabkan data yang tidak lengkap,” ujarnya di hadapan jajaran pejabat.
Ia menekankan, tanpa data yang kuat dan akurat, program-program OPD berisiko menjadi tambal sulam dan tidak menyentuh kelompok sasaran yang sebenarnya membutuhkan. Salah satu contoh yang disorot adalah penanganan kemiskinan. Menurutnya, upaya pengentasan tidak akan efektif jika pemerintah tidak memiliki data jelas mengenai siapa saja yang harus dibantu.
Apalagi, dengan kondisi Sulawesi Tengah yang kini menjadi provinsi terluas di Pulau Sulawesi, perencanaan terukur berbasis data menjadi kebutuhan mendesak agar intervensi program berjalan efektif dan efisien.
“Manajemen modern mengajarkan kita, buatlah perencanaan berbasis data. Oleh karena itu, data ini menjadi penting,” tegasnya.
Sebagai bentuk komitmen, Gubernur memastikan Pemerintah Provinsi siap mengalokasikan anggaran demi memperoleh data yang valid dan akurat sebagai parameter utama dalam penyusunan kebijakan.
“Kita tidak pelit untuk mengeluarkan anggaran demi data yang valid dan akurat,” sambungnya.
Tak hanya soal data, Gubernur juga menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk terus berinovasi dan memperkuat digitalisasi dalam sistem kerja maupun pelayanan publik. Ia menyoroti keberadaan Command Center sebagai wujud inovasi dan digitalisasi, yang berfungsi sebagai pusat layanan terintegrasi antar-OPD dan dapat diakses secara daring.
“Ada Command Center kita, data terpusat silakan dipergunakan,” ujarnya, seraya meminta seluruh perangkat daerah mengoptimalkan fasilitas tersebut.
Kegiatan penandatanganan kinerja ini turut dihadiri Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido, Sekprov Novalina, serta seluruh Kepala OPD, pejabat administrator, pengawas, fungsional, dan pelaksana di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.
Momentum ini menjadi titik awal penguatan tata kelola pemerintahan berbasis data dan digitalisasi di Sulawesi Tengah, demi menghadirkan pembangunan yang lebih terarah, terukur, dan berdampak nyata bagi masyarakat. (**)
