JAKARTA, ELSINDO-Tiga anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah mengikuti Sarasehan Anggota Legislatif Perempuan PKS di Jakarta, Senin (19/10/2026). Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Bimbingan Teknis Nasional (Bimteknas) PKS 2026 yang berlangsung pada 19–20 Oktober 2026.
Ketiga legislator perempuan tersebut yakni Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, S.Ag., M.H., Sri Atun, dan Dra. Hj. Fatimah Amin Lasawedi, M.Si.
Sarasehan tersebut bertujuan memperkuat kepemimpinan perempuan di ruang publik melalui peningkatan kapasitas, integritas, serta kerja politik yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah mengatakan, penguatan peran perempuan di parlemen tidak cukup hanya melalui peningkatan jumlah keterwakilan, tetapi juga harus dibarengi kualitas kepemimpinan dan kontribusi nyata dalam pembangunan.
“Peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen harus berjalan seiring dengan kualitas kepemimpinan dan kontribusi nyata terhadap pembangunan,” kata Wiwik, mengutip pemaparan Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PKS, Reni Astuti, yang menjadi narasumber dalam sarasehan tersebut.
Dalam materinya, Reni menyoroti masih lebarnya kesenjangan antara jumlah penduduk perempuan dan keterwakilan mereka di lembaga legislatif nasional.
Berdasarkan data yang disampaikan dalam sarasehan, perempuan mencakup hampir separuh populasi Indonesia. Namun, keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 baru mencapai sekitar 21,9 persen, yakni 127 dari total 580 anggota.
“Kalau tadi secara populasi kita hampir separuh dari totalitas penduduk Indonesia, secara kursi kita di parlemen kita masih seperlima. Kita ini separuh populasi, tapi jumlahnya masih di seperlima,” ujar Reni.
Menurutnya, peningkatan keterwakilan perempuan tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan afirmasi. Para legislator perempuan juga perlu membangun kepercayaan publik melalui kinerja, kompetensi, serta kedekatan dengan masyarakat.
Keberhasilan dalam menjalankan amanah sebagai wakil rakyat, lanjutnya, akan turut memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap perempuan yang ingin mengambil peran lebih besar dalam kepemimpinan politik pada masa mendatang.
Wiwik juga menyoroti pentingnya kepemimpinan yang adaptif dalam menghadapi perubahan sosial dan dinamika politik.
Merujuk pada kajian akademiknya mengenai dynamic transactional leadership, ia menjelaskan bahwa kepemimpinan tidak hanya berkaitan dengan kapasitas individu, tetapi juga kemampuan mengembangkan potensi diri, membangun hubungan timbal balik, serta menyesuaikan pendekatan dengan tantangan yang terus berubah.
“Sesungguhnya bicara tentang kepemimpinan itu ternyata tidak hanya bicara tentang kapasitas diri kita, tetapi tentang bagaimana dia mengembangkan kapasitasnya itu. Karena medan berubah, situasi berubah, kadang kondisi sosial juga berubah,” jelas Wiwik, mengutip penjelasan Reni.
Dalam perjuangan politik, Reni juga mengingatkan bahwa keterbatasan sumber daya finansial tidak seharusnya menjadi penghalang bagi perempuan untuk mengembangkan kepemimpinan.
Sebaliknya, legislator perempuan didorong membangun investasi sosial secara berkelanjutan melalui pelayanan kepada masyarakat, perluasan jejaring, dan interaksi yang demokratis. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk membangun kepercayaan publik yang tidak semata-mata bertumpu pada kekuatan modal.
Sarasehan itu turut membahas berbagai tantangan struktural dan sosial yang masih dihadapi perempuan dalam kepemimpinan publik. Tantangan tersebut meliputi pembagian peran keluarga dan pekerjaan, stigma terhadap kemampuan perempuan, keterbatasan akses terhadap modal dan jejaring, hingga kekerasan serta serangan di ruang digital.
Karena itu, dukungan lingkungan, peningkatan kapasitas, dan solidaritas antarpemimpin perempuan dinilai perlu terus diperkuat.
Reni menegaskan, perempuan harus mampu menunjukkan kapasitas dan kompetensinya untuk mematahkan stigma yang meremehkan kemampuan perempuan dalam politik.
“Stigma dan stereotip kadang dianggap, ‘Ah, perempuan enggak bisa. Paling politisi perempuan bisanya cuma ngeramein.’ Nah, kita tunjukkan bahwa kita punya kapasitas,” tegasnya.
Selain penguatan kepemimpinan, sarasehan tersebut menekankan pentingnya perhatian legislator perempuan terhadap persoalan mendasar yang dihadapi keluarga dan anak.
Perlindungan anak, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, penguatan karakter, serta pencegahan kekerasan dan perundungan menjadi isu yang perlu mendapat perhatian bersama.
Menurut Reni, tanggung jawab tersebut tidak terbatas pada legislator yang bertugas di komisi tertentu, melainkan menjadi kepedulian bersama seluruh anggota legislatif perempuan, apa pun bidang yang digeluti.
“Apapun komisi kita, apapun sektor yang kita geluti, tapi ini adalah sesuatu yang harus kita sentuh sebagai aleg perempuan,” ujarnya.
Melalui sarasehan dalam rangkaian Bimteknas PKS 2026 ini, para anggota legislatif perempuan diharapkan semakin memperkuat kapasitas kepemimpinan, memperluas kontribusi dalam pembangunan, serta membangun kedekatan dengan masyarakat melalui kerja politik yang berintegritas dan berkelanjutan. (**)
