Solidaritas Nyata, Fraksi PKS DPRD Sulteng Lepas Gaji Desember untuk Kemanusiaan

ELSINDO, PALU– Kepedulian terhadap korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat ditunjukkan oleh seluruh anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Sulawesi Tengah. Para legislator PKS sepakat memotong gaji bulan Desember sebagai bentuk solidaritas dan bantuan kemanusiaan bagi masyarakat terdampak bencana.

Keputusan tersebut disampaikan Ketua DPW PKS Sulawesi Tengah, Muhammad Wahyuddin, didampingi Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, serta Anggota Fraksi PKS, Asrullah, saat memberikan keterangan kepada media di Palu, Senin (8/12/2025).

“Seluruh anggota Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah bersepakat memotong sebagian gaji bulan Desember untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Ini adalah bentuk kepedulian dan empati kami,” ujar Wahyuddin.

Ia menegaskan, langkah tersebut merupakan tindak lanjut dari instruksi Presiden PKS, dengan besaran pemotongan yang disesuaikan dengan kebijakan dan kemampuan masing-masing daerah. Menurutnya, pemotongan gaji telah menjadi tradisi kemanusiaan PKS sejak bencana Tsunami Aceh tahun 2004.

“Bukan soal besar kecilnya nominal, tetapi komitmen moral untuk selalu hadir membantu masyarakat yang tertimpa musibah. Tradisi ini sudah berjalan sejak 2004 dan terus kami jaga hingga hari ini,” tegasnya.

Ketua Fraksi PKS DPRD Sulteng, Hj. Wiwik Jumatul Rofi’ah, menambahkan bahwa keputusan tersebut diambil melalui kesepakatan bersama seluruh anggota fraksi sebagai bentuk tanggung jawab sosial wakil rakyat.

“Kami di Fraksi PKS merasa terpanggil untuk berbagi. Gaji yang kami terima adalah amanah dari rakyat, sehingga sudah sepatutnya sebagian dikembalikan untuk membantu rakyat yang sedang mengalami kesulitan,” ujar Wiwik.

Ia berharap bantuan yang disalurkan dari hasil pemotongan gaji tersebut dapat meringankan beban para korban banjir, sekaligus menjadi pesan bahwa wakil rakyat harus hadir bukan hanya dalam ruang legislasi, tetapi juga dalam situasi darurat kemanusiaan.

Sementara itu, Wahyuddin menegaskan bahwa kerja-kerja kemanusiaan PKS tidak dibatasi wilayah maupun identitas tertentu. Menurutnya, bantuan kemanusiaan PKS telah menjangkau berbagai daerah di Indonesia, termasuk wilayah mayoritas nonmuslim seperti Papua.

“Nilai kemanusiaan tidak mengenal sekat. Itulah prinsip yang terus kami pegang dalam setiap aksi sosial PKS,” pungkasnya.

Bantuan dari hasil pemotongan gaji Fraksi PKS DPRD Sulteng tersebut akan segera disalurkan melalui jaringan relawan dan struktur PKS di daerah terdampak banjir. (del)