• dinas pangan
Kota  

Sulteng Masuk 8 Besar Paritrana Award

PEMAPARAN- Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Arnold Firdaus, MTP dan Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar, Drs. Abdul Djabar M.Si mengikuti wawancara secara virtual, bertempat di ruang kerja Wakil Gubernur, Senin 3 April 2023. FOTO: IST

ELSINDO, PALU- Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) masuk 8 besar kandidat penghargaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Paritrana Award 2023. Olehnya Wakil Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah Drs. H. Ma’mun Amir didampingi Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Tengah Drs. Arnold Firdaus, MTP dan Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar, Drs. Abdul Djabar M.Si mengikuti wawancara secara virtual, bertempat di ruang kerja Wakil Gubernur, Senin 3 April 2023.

Melalui pemaparannya, Wakil Gubernur menjelaskan tentang visi-misi pemerintah provinsi Sulawesi Tengah, produk hukum dan instrumen pendukung, program provinsi Sulawesi Tengah terkait perlindungan tenaga honorer dan perlindungan ekosistem desa, serta cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, inovasi menuju universal coverage dan sebagainya.

“Kami ucapkan terima kasih karena Sulawesi Tengah telah masuk nominasi 8 besar. Saya juga berterima kasih atas saran pendapat dalam rangka mendorong UU untuk bisa maksimal dilaksanakan untuk menyelesaikan masalah yang ada khususnya masyarakat rentang berkaitan UU,” ucap Ma’mun.

“Terima kasih meskipun karena waktu terbatas sehingga saya hanya menyampaikan inti persoalannya. Kami juga berharap kalau ada kebijakan pusat agar daerah juga diperhatikan,” jelas Wakil Gubernur.

Adapum tim penilai penghargaan jaminan sosial ketenagakerjaan paritrama diketuai Prof. Dr. Ir. R. Nunung Nuryartama, M.Si (Ahli daerah) dan beranggotakan Dinna Prapto Raharja, Ph.D. (Ahli kebijakan publik), Dr. Nadia Astriani, SH., M.Si (Ahli hukum lingkungan dan administrasi negara), Dr. Chazali H. Sitomorang, Apt. M.Sc.PH (Ahli jaminan sosial) serta Ir. Zanariah, M.Si (Dir. Sinkronisasi urusan pemerintah daerah IV kemendagri). (*/CHL)