ELSINDO, MORUT- Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) dikhawatirkan tidak hanya berdampak kepada pekerja, tetapi juga ikut mengguncang aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar kawasan industri Morowali Utara.
Wakil Ketua Fraksi PKS DPRD Sulawesi Tengah sekaligus anggota Komisi III DPRD Sulteng, Takwin S.Sos.I, meminta pemerintah mengantisipasi dampak lanjutan dari penyesuaian tenaga kerja yang dilakukan perusahaan.
Menurut Takwin, ketika ribuan pekerja kehilangan sumber pendapatan, perputaran uang di tengah masyarakat berpotensi ikut menurun.
Dampaknya bisa dirasakan oleh pelaku usaha kecil yang selama ini mengandalkan aktivitas ekonomi para pekerja industri, mulai dari warung makan, pedagang, jasa transportasi, tempat kos, hingga sektor perdagangan lainnya.
“PHK dalam jumlah besar tentu menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai dampaknya hanya dilihat dari sisi perusahaan dan pekerja, sementara efeknya terhadap masyarakat sekitar justru terabaikan,” kata Takwin saat ditemui, Senin (10/8/2026).
PT GNI diketahui melakukan penyesuaian tenaga kerja secara bertahap. Sejumlah laporan menyebut sekitar 1.900 pekerja terdampak dari total sekitar 6.325 karyawan perusahaan.
Perusahaan sebelumnya menjelaskan, kebijakan tersebut dilakukan untuk menjaga keselamatan kerja dan keberlangsungan operasional, terutama karena PT GNI tengah mempersiapkan overhaul terhadap sejumlah tungku.
PT GNI juga menyatakan pekerja yang terdampak akan mendapat kesempatan prioritas untuk kembali bekerja setelah operasional perusahaan kembali normal.
Namun bagi Takwin, pemerintah perlu melihat persoalan tersebut dalam perspektif yang lebih luas.
Ia meminta pemerintah daerah segera memetakan potensi dampak ekonomi akibat berkurangnya pendapatan pekerja.
“Yang harus dipikirkan adalah bagaimana ekonomi masyarakat tetap bergerak. Ketika pendapatan pekerja turun atau hilang, otomatis belanja mereka juga ikut berkurang. Ini bisa berpengaruh kepada usaha-usaha kecil di sekitar kawasan industri,” ujarnya.
Pemerintah Diminta Siapkan Langkah Mitigasi
Takwin mendorong pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terkait tidak menunggu dampak PHK semakin meluas.
Menurutnya, langkah mitigasi dapat dilakukan dengan memperkuat program perlindungan sosial, membuka akses pelatihan kerja, serta mendorong peluang usaha dan lapangan kerja alternatif bagi pekerja terdampak.
Ia juga meminta pemerintah memastikan komunikasi antara perusahaan, pekerja, serikat pekerja dan pemerintah tetap terbuka.
“Pemerintah harus hadir. Jangan sampai persoalan ini berkembang menjadi masalah sosial yang lebih besar di Morowali Utara,” tegasnya.
Takwin menilai investasi industri nikel tetap penting bagi pertumbuhan ekonomi Sulawesi Tengah. Namun, keberadaan industri juga harus memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat.
“Investasi memang penting bagi Sulawesi Tengah, tetapi investasi harus memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat,” katanya.
Ia berharap persoalan yang terjadi di PT GNI dapat diselesaikan melalui dialog dan langkah konstruktif, sehingga tidak menimbulkan gejolak ekonomi maupun sosial di tengah masyarakat.
“Kepentingan perusahaan, pekerja, dan masyarakat harus tetap berjalan beriringan,” pungkas Takwin. (**)
