ELSINDO, PALU – Menjelang Idul Fitri 1447 Hijriah, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah bergerak cepat mengantisipasi lonjakan inflasi. Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, Reny A. Lamadjido, mengajak seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kabupaten/kota se-Sulteng memperkuat koordinasi dan langkah konkret pengendalian harga.
Ajakan tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) TPID se-Sulteng yang digelar secara hybrid di Gedung Pogombo, Palu, Kamis pagi (26/2). Rakorda menjadi forum konsolidasi penting menyusul meningkatnya tekanan inflasi di awal tahun 2026.
Wagub Reny mengungkapkan, pada Januari 2026 inflasi Sulawesi Tengah kembali bergerak naik dari ambang batas yang ditetapkan, setelah pada Desember 2025 sempat ditekan hingga berada di level toleransi 3,5 persen. Kondisi ini dinilai sebagai sinyal kewaspadaan bagi seluruh TPID agar segera mengambil langkah antisipatif.
“Jangan menunggu kondisi memburuk. Kita harus mencari tahu apa yang harus dilakukan supaya inflasi ini turun dan sehat kembali,” tegasnya, mendorong partisipasi aktif seluruh peserta rakor.
Menurutnya, cuaca ekstrem menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi produksi pangan di Sulawesi Tengah. Dampaknya, harga komoditas volatile food seperti bawang, cabai, ikan laut, telur, dan beras mengalami kenaikan. Selain itu, meningkatnya minat masyarakat membeli emas juga disebut turut memberi tekanan terhadap inflasi daerah.
Wagub juga memprediksi kenaikan harga tiket transportasi serta lonjakan konsumsi masyarakat menjelang libur panjang Idul Fitri akan menjadi faktor tambahan yang mendorong inflasi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Irfan Sukarna, menjelaskan bahwa dampak cuaca ekstrem tidak hanya terjadi di Sulteng, tetapi juga melanda sejumlah provinsi tetangga. Kondisi tersebut menyebabkan meningkatnya permintaan pasokan pangan dari Sulawesi Tengah sebagai salah satu daerah produsen terdekat.
Tingginya arus keluar barang untuk memenuhi kebutuhan daerah lain, ditambah periode mudik dan libur panjang, berpotensi memicu kelangkaan stok di dalam daerah dan mendorong kenaikan harga.
Untuk itu, ia menekankan pentingnya penguatan implementasi kerangka 4K, yakni ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Langkah konkret seperti intensifikasi sidak pasar, pelaksanaan pasar murah, optimalisasi neraca pangan, penguatan rantai distribusi, serta perluasan kerja sama antar daerah dinilai krusial menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Ia optimistis, dengan strategi terukur dan sinergi kuat antar TPID, inflasi Sulawesi Tengah dapat kembali terkendali.
“Harapan kami, pada bulan Maret inflasi Sulawesi Tengah lebih melandai,” ujarnya optimis. (**)
