ELSINDO, PALU – Wakil Gubernur Sulawesi Tengah, dr. Reny A. Lamadjido, Sp.PK., M.Kes., menegaskan pentingnya peran strategis lembaga adat dalam menjaga identitas budaya sekaligus mendukung arah pembangunan daerah. Penegasan itu disampaikan saat memimpin langsung pelantikan pengurus Badan Musyawarah Adat (BMA) Provinsi Sulawesi Tengah periode 2026–2031, Kamis (06/08/2026), di ruang sidang utama Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Tengah.
Pelantikan tersebut turut dihadiri Wali Kota Palu yang diwakili Staf Ahli Bidang Infrastruktur dan Lingkungan, Moh. Fahri, SE., M.Si., serta sejumlah unsur Forkopimda, tokoh adat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Suasana pelantikan berlangsung khidmat dengan penyerahan amanah kepada kepengurusan baru BMA.
Kepengurusan BMA Sulawesi Tengah periode 2026–2031 kini resmi dipimpin oleh Dr. Drs. Mulyadin Malik Tandagimpu, M.Si., CIGS sebagai Ketua Umum. Prosesi pelantikan ditandai dengan pemasangan tanda jabatan serta penyerahan bendera pataka kepada Ketua Dewan Wali Adat, Tina Nu Adat, dan Ketua Dewan Umum BMA sebagai simbol dimulainya tanggung jawab baru selama lima tahun ke depan.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Reny A. Lamadjido menekankan bahwa Sulawesi Tengah memiliki kekayaan yang tidak hanya bersumber dari sumber daya alam, tetapi juga dari keberagaman suku, bahasa, seni, tradisi, serta hukum adat yang hidup di tengah masyarakat.
“Keberadaan Badan Musyawarah Adat bukan sekadar menjaga tradisi, tetapi menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun Sulawesi Tengah yang tetap berpijak pada nilai-nilai budaya dan kearifan lokal,” tegas Reny.
Ia menambahkan, pembangunan daerah tidak boleh hanya berfokus pada kemajuan fisik dan ekonomi, tetapi juga harus menjaga jati diri masyarakat. Karena itu, perlindungan masyarakat hukum adat, pelestarian bahasa daerah, seni tradisi, serta penguatan persatuan dalam keberagaman menjadi bagian penting yang tidak terpisahkan dari pembangunan berkelanjutan.
Wagub juga mendorong agar lembaga adat tidak hanya berperan sebagai penjaga tradisi, tetapi turut hadir dalam penyelesaian persoalan sosial di masyarakat melalui pendekatan adat serta menjadi bagian dari proses pembangunan daerah.
Dalam kesempatan itu, Reny mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus menghidupkan nilai-nilai luhur seperti Libu (musyawarah), Sintuvu (kesepakatan), Nolunu (gotong royong), Nosimpotove (saling mengasihi), dan Nosipeili (saling memelihara). Nilai-nilai tersebut, menurutnya, harus diwariskan kepada generasi muda sebagai fondasi karakter masyarakat Sulawesi Tengah.
Ia juga mengingatkan kembali falsafah masyarakat Kaili, “Libu Mompaka Oge Ada, Ada Meoko Ngapa Maono,” yang menegaskan bahwa musyawarah akan memperkuat adat, dan adat yang dijalankan dengan baik akan menciptakan kehidupan masyarakat yang damai dan sejahtera.
“Adat harus menjadi mitra strategis pembangunan,” tegas Wagub.
Reny berharap kepengurusan BMA yang baru dapat menjadi perekat persatuan di tengah keberagaman suku, agama, dan budaya di Sulawesi Tengah, sekaligus menjadi pelopor pelestarian budaya dan penguatan karakter bangsa.
Melalui sinergi antara pemerintah dan lembaga adat, ia optimistis pembangunan Sulawesi Tengah dapat berjalan seimbang tanpa kehilangan akar budaya, sejalan dengan visi daerah menuju Sulteng yang maju, sejahtera, berkelanjutan, dan berkarakter melalui semangat Mosangu Maroso Morambanga, Mombangu Ngata, Menuju Sulteng Nambaso.
Acara pelantikan ini juga dihadiri Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Arus Abdul Karim, Ketua TP-PKK Sulteng Sry Nirwanti Bahasoan, Gubernur Sulteng periode 2006–2011 Mayjen TNI (Purn.) H. Bandjela Paliudju, unsur Forkopimda, para kepala perangkat daerah, serta para tokoh adat dan masyarakat. (**)
