ELSINDO, PALU– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulteng Gelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama unstansi/OPD teknis terkait, mengenai penanganan Banjir di Parigi Moutong (Parimo).
RDP dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Sulteng Hj Zalzumida A Djanggola SH, CN dengan menghadirkan in stansi teknis terkait, berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD Sulteng, Senin, 29 Agustus 2022.
Ada sejumlah informasi mengemulaxdalam rapat tersebut, terutama soal sumber banjir dari aliran sungai sausu yang sudah melanda tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Sausu, Balinggi, dan Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong.
RDP juga dihadiri sejumlah Anggota DPRD Sulteng masing masing, Dr.Ir.Alimudin Pa’ada, H.Nasser Djibran, Aminullah BK, I Nyoman Slamet, Ibrahim A.Hafid, Ismail Junus, dan Fairus Husen Maskati. Serta instansi terkait yakni Balai Wilayah Sungai Sulawesi-III, Balai Pelaksanaan Jalan Sulteng, BPBD Provinsi Sulteng, Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang Provinsi Sulteng, Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultural Provinsi Sulteng, dan Dinas ESDM Provinsi Sulteng.
Hj.Zalzulmida A. Djanggola, SH,CN, menyampaikan bahwa banjir yang terjadi di tiga kecamatan kabupaten Parimo sudah sangat memperihatinkan, dan ini tidak hanya satu atau dua kali terjadi, akan tetapi sudah terjadi secara berturut-turut dalam kurung waktu yang sangat berdekatan dan hampir setiap tahun banjir tersebut terjadi secara berulang-ulang.
Menurutnya beberapa tahun lalu juga telah terjadi banjir yang menyebabkan jembatan yang ada di Desa Boyantongo mengalami kerusakan yang cukup parah.
Namun ditahun ini banjir tersebut kembali melanda Desa Torue dan menelan begitu banyak korban, diantaranya banyaknya rumah warga yang mengalami rusak yang cukup parah dan hanyut terbawa banjir, bahkan sampai menewaskan warga sekitar, dan berdasarkan informasi yang ada bahwa warga yang meninggal dunia akibat banjir tersebut sekitar tiga (3) orang, empat (4) yang hilang, dan sekian puluh warga yang mengalimi luka berat maupun ringan, bahkan termasuk lahan pertanian atau persawahan milik warga juga ikut mengalami kerusakan yang cukup parah.
Bahkan kata, Zalzulmida saat melakukan kegiatan reses di wilayah Parigi Mouton yang dimana merupakan dapil pemilihannya, keluhan warga yang sangat menonjol adalah terkait masalah banjir yang kian terus terjadi dan meminta agar persoalan banjir tersebut secepatnya bisa diatasi dengan cepat dan tersistematis, agar banjir tersebut tidak lagi terjadi di wilayah kabupaten parigi moutong.
Maka dari itu, Wakil Ketua II DPRD Provinsi Sulteng bersama Anggota DPRD Provinsi Sulteng yang hadir dalam rapat tersebut menyampaikan secara tegas minta kepada seluruh instasi/OPD/mitra kerja, agar dalam penangan banjir tersebut harus secepatnya dilakukan secara terpadu dan holistik serta secepatnya memberikan bantuan kepada warga yang terdampak khususnya kepada warga yang sudah kehilangan tempat tinggal, dan kepada warga yang sudah kehilangan mata pencaharian.
“Terkait masalah pembagunan huntara untuk warga yang terdampak, alangkah baiknya dilakukan perencanaan yang secara holistik dan integratif serta memperhatikan detline waktu yang dibutuhkan, karena ini menyangkut penggunaan anggaran atau biaya penangan akibat banjir tersebut,”katanya.
Oleh karena itu selain dibagunkan huntara untuk para warga yang terdampak, dan sifatnya huntara tersebut merupakan bangunan non permanen dan akan memakan biaya berkelanjutan atau berulang-ulang serta nantinya juga akan memakan biaya yang cukup besar, maka perlu adanya perencanaan secara terpadu untuk pembuatan bagunan yang permanen meski penggunaan anggaran tersebut keluarnya cukup besar, namun itu sifatnya hanya satu kali keluar dan tidak memakan biaya yang berulang-ulang. Kapan program itu dilaksanakan dan kapan program itu bisa terwujud, karena ini menyangkut nasib warga kita semua.
“Kepada seluruh pihak terkait agar betul-betul seruis dalam penangan masalah banjir tersebut dan bertindak secara sistematis dan bertindak sesuai dengan kapasitas masing-masing,” tandasnya.(**)
