ELSINDO, DONGGALA– Wakil Ketua I DPRD Sulteng Aristan melakukan kunjungan lapangan ke Kawasan Pangan Nasional (KPN) di Desa Talaga, Kecamatan Dampelas, Kabupaten Donggala, Selasa, 26 Mei 2025. Kunjungan ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Yayasan Ekonesia pada 16 April 2025 serta merespons surat pengaduan dari Kepala Desa Talaga yang dikirimkan pada 17 April 2025.
Dalam kunjungan tersebut, Aristan menemukan sejumlah permasalahan serius terkait kondisi dan pengelolaan KPN yang semula digadang-gadang menjadi lumbung pangan nasional.
Salah satu temuan utama adalah kondisi kawasan yang kini terlihat tidak terurus. Lahan yang ada hanya ditanami beberapa jenis tanaman seperti pisang, pepaya, dan ubi kayu yang tumbuh tanpa perawatan, bercampur dengan tanaman liar, sehingga kawasan tampak seperti semak belukar.
Di beberapa lokasi, tim DPRD juga menemukan tumpukan kayu bantalan yang dibiarkan menumpuk. Fasilitas pendukung seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS), inverter, baterai, dan sumur air bersih tampak terbengkalai dan dipenuhi semak.
Selain itu, masyarakat setempat menyampaikan bahwa di dalam kawasan KPN terdapat lahan-lahan yang telah bersertifikat atas nama warga. Dari rencana pembukaan lahan seluas 1.234,5 hektare, baru sekitar 200 hektare yang terlihat telah dibuka, itupun dalam kondisi tidak terawat.
“Tidak terlihat adanya aktivitas yang menunjukkan bahwa kawasan ini sedang difungsikan sebagai lumbung pangan nasional. Padahal saat diresmikan oleh Wakil Presiden H. Ma’ruf Amin pada 3 Oktober 2023 lalu, kawasan ini diharapkan dapat menjamin ketersediaan pangan yang cukup, aman, beragam, bergizi, dan terjangkau,” ungkap Aristan.
Temuan lainnya adalah kurangnya informasi yang diterima masyarakat mengenai status, tujuan, dan mekanisme pengelolaan KPN, termasuk minimnya keterlibatan warga dalam proses pembangunan kawasan tersebut.
Kepala Desa Talaga, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta masyarakat berharap agar program KPN benar-benar bisa memberikan manfaat nyata bagi warga. Mereka menginginkan janji-janji pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendukung pertanian lokal melalui penyediaan infrastruktur seperti irigasi dan sarana pascapanen dapat direalisasikan.
Berdasarkan hasil kunjungan tersebut, DPRD Sulteng merekomendasikan agar segera diselenggarakan Rapat Dengar Pendapat yang lebih luas dengan melibatkan semua pihak terkait. Langkah ini dinilai penting untuk merumuskan solusi konkret demi kelanjutan dan keberhasilan pengelolaan Kawasan Pangan Nasional Talaga.(**)
